Deadline – Takut Anies menang menguat jelang Pilpres 2029. Isu ini bergerak dari obrolan elite ke ruang publik. Kekhawatiran itu muncul karena agenda perubahan yang dibawa Anies Baswedan dinilai bisa mengguncang peta kekuasaan nasional.
Takut Anies menang berkaitan langsung dengan keamanan hukum. Sejumlah pengamat menilai, jika Anies berkuasa, kasus hukum lama berpeluang dibuka kembali. KPK disebut dapat kembali menyelidiki perkara yang selama ini tidak bergerak. Situasi ini menimbulkan kecemasan di kalangan elite yang punya keterkaitan dengan kebijakan masa lalu.
Takut Anies menang juga menyasar proyek strategis nasional. Agenda koreksi kebijakan dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan megaproyek era Presiden Jokowi. Proyek Ibu Kota Negara atau IKN sering disebut sebagai contoh paling rawan terhadap perubahan arah kebijakan.
Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam tulisannya Bagaimana Jokowi Menolak Anies menilai sikap Presiden Jokowi terlihat jelas. Jokowi mendukung Prabowo Subianto, namun tidak memberi ruang bagi Anies Baswedan. Denny menyebut ada kekhawatiran serius terkait dampak ekonomi dan bisnis jika Anies memimpin.
Menurut Denny, kepentingan bisnis besar dan megaproyek berada dalam posisi rentan. Ia menyebut Anies berpotensi menjadi “tsunami” bagi kepentingan tersebut. Analisis ini memperkuat dugaan bahwa faktor ekonomi dan kekuasaan menjadi alasan utama resistensi politik terhadap Anies.
Perubahan situasi ini dinilai mendorong pergeseran gaya politik Presiden Jokowi. Jika sebelumnya Jokowi dikenal menjaga jarak simbolik, kini manuver politiknya terlihat lebih terbuka. Banyak pihak menafsirkan langkah ini sebagai respons terhadap ancaman perubahan besar jika Anies menang.
Jurnalis Adam Curtis pernah menjelaskan bahwa rasa takut sering dipakai politisi untuk memperkuat kontrol. Ketika ketakutan muncul, tindakan agresif dianggap sah demi menjaga stabilitas kekuasaan. Pola ini dinilai relevan dengan kondisi politik nasional saat ini.
Pernyataan Jokowi pada 2024 lalu ikut memperkuat tafsir tersebut. Jokowi mengatakan, “Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik.” Ucapan ini disampaikan saat ia menanggapi isu cawe-cawe Pilpres dan pertemuan dengan partai koalisi di Istana.
Dinamika kian tajam setelah Partai Gerakan Rakyat mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2029. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai langkah ini memicu reaksi berantai di internal partai lain. Peta politik bergerak lebih cepat dari jadwal resmi pemilu.
Menurut Arifki, deklarasi dini menciptakan kompetisi politik lebih awal. Partai lain dipaksa menentukan sikap sejak sekarang. Mereka harus memilih menunggu momentum atau segera mengamankan figur potensial. “Deklarasi ini membuka ruang kompetisi lebih awal,” ujar Arifki, Kamis (22/1).
Arifki juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan presidential threshold nol persen. Kebijakan ini membuka peluang luas bagi tokoh alternatif tampil sebagai calon presiden. Hambatan struktural yang dulu membatasi kini hilang.
Ia menilai dinamika tidak hanya terjadi di luar pendukung Anies. Partai yang sebelumnya mendukung Anies pada Pilpres 2024, seperti NasDem dan PKS, juga menghadapi dilema strategi. Konsistensi politik berhadapan dengan realitas perubahan koalisi.
Dukungan Gerakan Rakyat terhadap Anies juga mendorong PKB dan Partai Demokrat mengevaluasi langkah politik. Kedua partai memiliki figur nasional seperti Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kondisi ambang batas nol persen, strategi lama menunggu posisi wakil presiden dinilai tidak lagi relevan.
Situasi ini menegaskan satu hal. Takut Anies menang bukan sekadar narasi politik. Ia menjadi faktor nyata yang menggerakkan elite, partai, dan kekuasaan jauh sebelum Pilpres 2029 dimulai.
