Deadline – Zulhas menyoroti keras aksi protes menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diunggah ke YouTube oleh salah satu sekolah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai, jika ada menu yang tidak sesuai standar gizi, pihak sekolah seharusnya menyampaikan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan ke media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Menurut Zulhas, setiap hari ada petugas yang mengantar makanan ke sekolah. Jika terdapat kekurangan, kepala sekolah bisa langsung menegur atau mengajukan komplain ke SPPG yang bertugas. Ia bahkan mempersilakan sekolah mengembalikan makanan jika dinilai tidak sesuai standar.
Zulhas mengaku heran mengapa persoalan teknis tersebut justru dibawa ke YouTube. Ia mempertanyakan maksud di balik unggahan protes tersebut, padahal jalur komunikasi resmi sudah tersedia.
Untuk mengantisipasi keluhan, Kemenko Pangan telah menyiapkan comment center dan call center MBG. Fasilitas itu bisa digunakan sekolah maupun masyarakat untuk melaporkan masalah, meminta klarifikasi, atau menyampaikan masukan secara langsung.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta kepala daerah dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa selama Ramadan, program MBG menghadapi banyak “serangan”, terutama terkait menu makanan. Ia mengklaim sebagian besar informasi negatif yang beredar adalah hoaks.
Nanik meminta para bupati dan wali kota aktif memantau pelaksanaan MBG di daerah masing-masing. Pengawasan tidak hanya pada distribusi, tetapi juga proses pengolahan dan penyajian makanan di dapur SPPG. Ia menyarankan kepala daerah melakukan pengecekan langsung sebelum informasi yang belum tentu benar menyebar luas di media sosial.
Pengawasan tersebut, kata Nanik, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam aturan itu, kepala daerah berperan sebagai komandan di wilayahnya. Camat hingga lurah juga diperbolehkan ikut mengawasi operasional SPPG.
Program MBG melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Artinya, pelaksanaan tidak hanya ditangani BGN semata, melainkan lintas sektor.
Nanik juga menegaskan, kepala daerah dapat mengirimkan rekomendasi penindakan kepada BGN jika ditemukan SPPG yang tidak tertib atau memicu kejadian luar biasa (KLB). BGN, menurutnya, siap menangguhkan bahkan menutup operasional dapur yang bermasalah.
Saat ini, dari target sekitar 30 ribu SPPG, sudah 24 ribu lebih dapur yang beroperasi. Namun, jumlah tim pengawas dari BGN hanya 70 orang. Dengan rasio tersebut, pengawasan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke dinilai mustahil tanpa dukungan pemerintah daerah.
Pemerintah berharap pengawasan kolektif dan jalur pengaduan resmi dapat meredam polemik, sekaligus menjaga kualitas dan kredibilitas program MBG di tengah sorotan publik.
