Deadline – Pemerintahan Prabowo Subianto mendapat sorotan dari sejumlah media dan pengamat luar negeri terkait arah kebijakan ekonomi dan politik yang dinilai semakin sentralistik. Beberapa kebijakan bahkan disebut berpotensi membebani fiskal negara dan memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia.
Sorotan tersebut muncul setelah berbagai program besar pemerintah mulai berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Media internasional menilai langkah pemerintah membawa risiko terhadap stabilitas anggaran, independensi lembaga ekonomi, hingga kepastian investasi nasional.
Laporan yang dimuat The Economist pada Minggu 17 Mei menyoroti sedikitnya lima kebijakan utama yang dianggap memicu kekhawatiran di kalangan internasional.
Program Populis Dinilai Membebani Anggaran Negara
Program makan gratis dan pengembangan puluhan ribu koperasi desa menjadi kebijakan yang paling banyak disorot. Pengamat luar negeri memperkirakan total kebutuhan anggaran kedua program tersebut mencapai sedikitnya Rp320 triliun per tahun.
Besarnya anggaran itu dinilai berpotensi menekan kondisi fiskal nasional. Kekhawatiran muncul karena penerimaan pajak pemerintah disebut belum tumbuh sesuai target yang diharapkan.
Situasi tersebut dianggap dapat memperlebar defisit anggaran hingga mendekati batas maksimal aturan fiskal nasional. Kondisi ini juga memicu perhatian investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara.
Sentralisasi Politik Dinilai Melemahkan Oposisi
Pemerintahan Prabowo juga dinilai terlalu memusatkan kekuatan politik melalui koalisi besar di parlemen. Dominasi koalisi pemerintah disebut membuat ruang oposisi semakin kecil.
Sejumlah pengamat internasional menilai kondisi itu dapat mengurangi fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kekhawatiran semakin menguat setelah Prabowo sebelumnya pernah mengkritik budaya oposisi dalam sistem politik.
Pengamat luar negeri menilai lemahnya oposisi dapat memengaruhi keseimbangan demokrasi dalam jangka panjang jika tidak diimbangi kontrol politik yang kuat.
Peran Militer dalam Sektor Sipil Jadi Perhatian
Keterlibatan militer dalam berbagai program sipil juga menjadi sorotan internasional. Pemerintah dinilai memberi ruang lebih luas kepada tentara untuk terlibat dalam pengelolaan dapur makan gratis hingga pembangunan infrastruktur koperasi desa.
Selain itu, revisi aturan yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil memicu kekhawatiran sebagian pihak luar negeri. Kebijakan tersebut dianggap dapat mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer.
Beberapa pengamat menilai langkah itu mengingatkan pada pola militerisme masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia.
Independensi Ekonomi dan Bank Sentral Dipertanyakan
Pergantian pejabat ekonomi strategis turut menjadi perhatian media asing. Penempatan figur yang dianggap dekat dengan presiden di sejumlah lembaga ekonomi disebut memunculkan pertanyaan terkait independensi kebijakan ekonomi nasional.
Pengamat luar juga menyoroti kemungkinan campur tangan politik terhadap sektor keuangan, termasuk bank sentral. Program pembiayaan proyek pemerintah melalui lembaga negara dinilai dapat meningkatkan risiko intervensi politik.
Kondisi tersebut disebut berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Tekanan ke Pengusaha dan Iklim Investasi
Pemerintah juga disorot terkait dugaan tekanan terhadap pelaku usaha dan konglomerat nasional. Beberapa pengusaha disebut diarahkan membeli instrumen pembiayaan tertentu guna mendukung proyek pemerintah.
Selain itu, penegakan hukum terhadap sejumlah tokoh bisnis memunculkan perdebatan di kalangan pengamat internasional. Penyitaan lahan perusahaan tambang dan kelapa sawit juga dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian jika dilakukan secara tidak konsisten.
Pengamat luar menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian hukum di Indonesia.
