Deadline – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menjadi sorotan publik setelah komentarnya terhadap seorang ibu yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial. Komentar tersebut memicu gelombang kritik karena dinilai tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik.
Polemik bermula dari beredarnya video seorang perempuan yang dikenal dengan nama Mak Denok. Dalam video tersebut, Mak Denok menyampaikan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program pemerintah.
Video itu kemudian mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Namun perhatian publik justru tertuju pada komentar yang ditulis Nana Kencanawati di kolom unggahan video tersebut.
Dalam tangkapan layar yang beredar luas di media sosial pada 16 Juni 2026, Nana menuliskan komentar bernada sindiran kepada Mak Denok.
“Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????,” tulis Nana.
Tak lama kemudian, ia kembali menuliskan komentar lain yang dianggap sebagai penghinaan terhadap kondisi fisik seseorang.
“Udah G****T!!!,” tulisnya.
Komentar tersebut langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak warganet menilai pejabat publik seharusnya mampu merespons kritik warga dengan cara yang lebih santun dan bijaksana.
Perdebatan yang awalnya berfokus pada kritik terhadap Program MBG akhirnya bergeser menjadi pembahasan mengenai etika komunikasi pejabat publik di ruang digital.
Banyak pihak menilai bahwa cara seorang pejabat menyampaikan pendapat di media sosial memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan dinilai harus mencerminkan sikap yang menghormati perbedaan pandangan.
Nana Kencanawati Minta Maaf
Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadinya.
Dalam klarifikasinya, ia mengakui bahwa komentar yang ditulisnya tidak tepat dan telah menimbulkan ketersinggungan.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial,” tulis Nana.
Ia juga mengakui bahwa komentarnya tidak mencerminkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik.
Menurut Nana, dirinya tidak memiliki niat untuk merendahkan siapa pun. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Setelah kontroversi mencuat, akun media sosial pribadinya diketahui diubah menjadi privat. Sementara komentar yang menjadi sorotan publik telah dihapus dari unggahan terkait.
Siapa Nana Kencanawati?
Nana Kencanawati merupakan politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024–2029.
Perempuan bernama lengkap Hj. Nana Kencanawati, S.Pd. itu menjadi salah satu dari tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon yang mendampingi ketua DPRD.
Sebelum menduduki posisi pimpinan DPRD, Nana terlebih dahulu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019–2024.
Pada Pemilu Legislatif 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dengan perolehan sekitar 13.331 suara.
Nana berasal dari Daerah Pemilihan Cirebon 6 yang meliputi Kecamatan Ciledug, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Pabuaran, Pasaleman, dan Waled.
Selama menjadi legislator, ia kerap menyampaikan pandangan terkait isu ketenagakerjaan, transparansi pengelolaan aset daerah, serta berbagai kebijakan pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Berawal dari Aksi Penolakan MBG
Kontroversi ini berakar dari aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Bangkrut” yang digelar sejumlah organisasi kemahasiswaan di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah. Beberapa isu yang disorot antara lain distribusi BBM bersubsidi, Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan sejumlah regulasi yang dinilai perlu dievaluasi.
Pada kesempatan itu, Mak Denok menjadi salah satu peserta aksi yang menyampaikan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai masih terdapat berbagai persoalan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Cirebon Raya, Egi Dwi Septian, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong evaluasi terhadap kebijakan publik yang dianggap berdampak langsung pada masyarakat.
Demonstrasi berlangsung hingga petang dan berakhir secara tertib setelah mahasiswa melakukan audiensi dengan DPRD Kota Cirebon serta menyampaikan tuntutan mereka.
Kasus yang melibatkan Nana Kencanawati kini menjadi sorotan luas karena dinilai menunjukkan pentingnya etika komunikasi di ruang publik. Di tengah perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah, masyarakat menilai sikap saling menghormati tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
