Deadline – Skandal penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan ribuan tokoh nasional mulai memunculkan dugaan adanya kepentingan politik besar di balik kasus tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menduga ada sosok berpengaruh yang memperoleh keuntungan politik dari skandal penyadapan tersebut. Ia menilai kasus ini perlu diusut hingga ke pihak yang diduga menjadi perencana maupun penerima manfaat informasi hasil penyadapan.
Dugaan itu muncul setelah terungkapnya skandal penyadapan berskala besar yang disebut menyasar sekitar 6.000 orang. Sejumlah pihak yang diduga menjadi target merupakan tokoh penting, termasuk kepala negara dan ketua umum partai politik.
Habiburokhman Curigai Ada Motif Politik
Habiburokhman menilai penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan ribuan tokoh nasional tidak bisa dianggap sebagai tindakan biasa.
Menurutnya, tindakan tersebut sulit dilepaskan dari kemungkinan adanya kepentingan tertentu. Terlebih, sasaran penyadapan mencakup sejumlah tokoh strategis yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan maupun dunia politik.
Komisi III DPR RI menduga terdapat motif politik yang terstruktur di balik aktivitas tersebut. Karena itu, penyelidikan harus mampu mengungkap siapa pihak yang memperoleh keuntungan dari informasi hasil penyadapan.
DPR Minta Polisi Bongkar Aktor IntelektualÂ
Komisi III DPR RI mendorong Bareskrim Polri agar tidak hanya berfokus pada pelaku teknis yang diduga menjalankan penyadapan.
Penyidik juga diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok atau tokoh politik yang berada di balik layar.
Pengusutan tersebut dinilai penting untuk mengetahui siapa yang menyusun rencana, memberikan perintah, serta menerima informasi dari hasil penyadapan.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada orang-orang yang menjalankan operasi di lapangan. Polisi juga perlu mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual yang mengendalikan kegiatan tersebut.
Penyadapan Ribuan Tokoh Dinilai Ancam Keamanan Negara
Besarnya jumlah korban dan posisi strategis orang-orang yang diduga menjadi target membuat kasus ini dinilai memiliki dimensi keamanan negara.
Penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh nasional berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila informasi yang diperoleh digunakan untuk kepentingan tertentu.
Atas dasar itu, DPR mendorong agar penyidik mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan negara atau dugaan makar, sesuai dengan hasil penyelidikan dan bukti yang ditemukan.
Penanganan perkara juga diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Empat Orang Disebut Telah Menjadi Tersangka Skandal Penyadapan
Dalam perkembangan penanganan perkara, informasi yang disampaikan menyebutkan bahwa Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Nama-nama yang disebut dalam kasus tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Polisi disebut masih melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap motif sebenarnya di balik dugaan penyadapan tersebut.
Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai pengendali atau aktor intelektual.
Pengusutan Dituntut Ungkap Seluruh Jaringan
Dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 orang menjadi persoalan serius karena menyangkut privasi, keamanan informasi, dan stabilitas negara.
Komisi III DPR RI menginginkan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang terlibat dapat terungkap.
Publik kini menantikan hasil pengusutan polisi, terutama mengenai motif penyadapan dan kemungkinan adanya sosok berpengaruh yang menikmati keuntungan politik dari informasi yang diperoleh.
Pengungkapan aktor intelektual akan menjadi bagian penting untuk menjawab siapa sebenarnya pihak yang berada di balik skandal penyadapan tersebut.
