Deadline – Rosario de Marshal alias Hercules menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan suap terhadap pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hercules diperiksa sebagai saksi setelah menyerahkan uang sebesar Rp800 juta kepada KPK. Penyidik ingin mendalami asal-usul uang tersebut serta kaitannya dengan perkara dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules sebagai saksi.
“Hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Hercules Datang untuk Jelaskan Asal-usul Uang Rp800 Juta
Hercules tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Sebelum menjalani pemeriksaan, ia menyampaikan bahwa kedatangannya bertujuan memberikan keterangan mengenai persoalan lahan Summarecon.
Ia juga akan menjelaskan keterkaitan sejumlah pihak yang terseret dalam perkara tersebut, termasuk pejabat ATR/BPN dan pihak Summarecon.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga,” kata Hercules.
Hercules turut menyinggung uang Rp800 juta yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPK melalui tim kuasa hukumnya dari GRIB Jaya.
Menurutnya, pemeriksaan kali ini menjadi kesempatan untuk menjelaskan dari mana uang tersebut berasal dan bagaimana kaitannya dengan persoalan yang sedang ditangani KPK.
“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujarnya.
KPK Telah Menerima Penyerahan Uang Rp800 Juta
KPK menerima penyerahan uang Rp800 juta dari pihak Hercules pada Kamis (15/10/2026). Uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukumnya kepada lembaga antirasuah.
Budi Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa uang tersebut diduga berasal dari pihak Summarecon dan diberikan kepada Hercules.
Setelah kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk mencuat, Hercules kemudian menyerahkan uang itu kepada KPK.
Penyidik selanjutnya menyita uang tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan perkara dugaan suap pejabat ATR/BPN.
KPK masih mendalami tujuan pemberian uang tersebut, termasuk dugaan adanya hubungan dengan aktivitas pengamanan dan pengelolaan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
KPK Telusuri Dugaan Uang Pengamanan Lahan
Pada Rabu (21/10/2026), KPK mengungkap informasi awal mengenai dugaan tujuan pemberian uang Rp800 juta kepada Hercules.
Berdasarkan informasi yang diterima penyidik, uang tersebut diduga diberikan PT Summarecon kepada Hercules untuk kepentingan pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.
“Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Budi.
Meski demikian, KPK masih melakukan pendalaman untuk memastikan tujuan sebenarnya dari pemberian uang tersebut.
Penyidik juga menelusuri persoalan sengketa tanah yang terjadi di kawasan lahan Summarecon.
Sengketa Tanah Diduga Picu Suap Pembukaan Blokir HGB
KPK mengungkapkan bahwa perkara ini berawal dari dugaan sengketa tanah di kawasan yang dikelola PT Summarecon.
Sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat tanah atas sebagian lahan yang dikelola perusahaan tersebut. Mereka kemudian mengajukan pemblokiran tanah melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
Kondisi tersebut diduga menghambat proses pengurusan HGB PT Summarecon.
Dalam perkembangannya, KPK menduga terdapat praktik penyuapan terhadap oknum pejabat Kementerian ATR/BPN agar blokir lahan tersebut dibuka sehingga proses pengurusan HGB dapat berlanjut.
Budi menjelaskan bahwa dugaan penyuapan tersebut berkaitan dengan upaya membuka blokir tanah yang sebelumnya muncul akibat klaim kepemilikan dari sejumlah warga.
“Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut,” ungkap Budi.
Pemeriksaan Hercules menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap aliran uang dan peran setiap pihak dalam perkara tersebut.
KPK masih mendalami asal-usul uang Rp800 juta, tujuan pemberiannya, serta dugaan hubungan uang tersebut dengan pengamanan lahan dan pengurusan HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor.
