Deadline – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).
Kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan oleh orang dekat Gibran. Sumber tersebut membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Prabowo pada Rabu sore.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran.
Keputusan tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memulai proses pemakzulan Wakil Presiden.
Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi. Dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, turut menghadiri pertemuan tersebut.
120 Anggota DPR Dorong Pemakzulan Gibran
Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat datang dari delapan fraksi di DPR.
Berikut rincian anggota DPR yang disebut mendukung usulan tersebut:
- PDIP: 14 orang.
- Golkar: 11 orang.
- Gerindra: 11 orang.
- PKB: 18 orang.
- NasDem: 19 orang.
- PKS: 28 orang.
- PAN: 1 orang.
- Demokrat: 18 orang.
Secara keseluruhan, jumlah pengusul mencapai 120 anggota DPR.
Dalam pemaparan masing-masing fraksi, persoalan persyaratan pendidikan Gibran menjadi salah satu alasan utama munculnya desakan pemakzulan.
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024.
Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Persoalan dokumen pendidikan itu kemudian menjadi bagian dari tekanan politik yang dihadapi Gibran.
Gibran Sebelumnya Minta Waktu kepada Prabowo
Sebelum kabar pengunduran dirinya muncul, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikan yang selama ini dipersoalkan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya untuk tetap menjalani proses hukum di PTUN.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran masih menjadi bagian dari proses hukum yang ingin diselesaikannya.
MPR Akan Memilih Wakil Presiden Pengganti
Jika pengunduran diri Gibran resmi diproses dan menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan bertugas memilih penggantinya.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Pemilihan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum. Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Ketentuan teknis pemilihan juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berdasarkan aturan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui.
Pertama, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumen persyaratan masing-masing calon dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.
Kedua, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Kedua calon juga harus menyampaikan kesediaan untuk dicalonkan di hadapan anggota MPR sebelum pemungutan suara berlangsung.
Ketiga, calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan mengulang pemungutan suara satu kali.
Jika hasil pemungutan suara kedua masih berimbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari dua calon tersebut untuk menjadi Wakil Presiden.
Setelah proses pemilihan selesai, MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan UU MD3.
Wakil Presiden Pengganti Hanya Melanjutkan Sisa Masa Jabatan
Wakil Presiden yang terpilih melalui mekanisme tersebut tidak akan memperoleh masa jabatan baru selama lima tahun.
Pengganti Gibran hanya akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan Prabowo Subianto yang sedang berjalan.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Pengunduran Diri Masih Menunggu Proses Formal di MPR
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya juga membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Budi Arie menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, penyerahan surat kepada Presiden perlu dibedakan dari proses formal yang berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dua sumber di MPR yang dikutip Reuters menyebut Gibran diperkirakan akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Artinya, penyerahan surat kepada Presiden belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh tahapan konstitusional pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Apabila kekosongan jabatan telah resmi terjadi, Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon pengganti. Selanjutnya, MPR akan memilih satu nama melalui sidang paripurna.
Perkembangan ini menempatkan masa depan jabatan Wakil Presiden dalam perhatian politik nasional. Kepastian mengenai status Gibran dan proses penggantinya bergantung pada penyelesaian prosedur formal sesuai konstitusi.
