Deadline – Netanyahu kembali jadi sorotan setelah sidang kasus korupsi yang menjeratnya dipastikan berlanjut. Dugaan muncul bahwa konflik kawasan dimanfaatkan untuk menunda proses hukum yang sudah berjalan lama.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tiga kasus korupsi besar sejak 2019. Persidangan sudah dimulai sejak 2020. Nilai dugaan korupsi mencapai lebih dari US$500 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.
Proses hukum ini berasal dari penyelidikan sejak 2007. Netanyahu terus membantah semua tuduhan. Ia menyebut kasus tersebut sebagai rekayasa politik.
Sidang Dilanjutkan Setelah Konflik Mereda
Pengadilan Distrik Yerusalem memastikan sidang kembali digelar pada Minggu, 12 April. Sidang sempat tertunda karena konflik regional yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Aktivitas pengadilan sebelumnya dibatasi sejak akhir Februari. Setelah gencatan senjata sementara antara AS dan Iran, sistem peradilan kembali normal.
Sidang lanjutan akan menghadirkan saksi dari pihak pembela.
Rincian 3 Kasus Korupsi Netanyahu
- Kasus 1000: Hadiah Mewah
PM Israel ini dituduh menerima hadiah dari miliarder seperti James Packer dan Arnon Milchan. Nilainya mencapai ratusan ribu dolar.
Hadiah termasuk sampanye senilai US$195.000 dan perhiasan untuk istrinya. Jaksa menyebut ada imbalan berupa kebijakan politik yang menguntungkan pemberi hadiah.
Ia juga diduga meminta bantuan John Kerry untuk membantu Milchan mendapatkan visa AS.
2. Kasus 2000: Manipulasi Media
PM Israel ini diduga bernegosiasi dengan Arnon Mozes, pemilik media Yedioth Ahronoth. Ia disebut menawarkan pembatasan terhadap media pesaing.
Sebagai imbalan, ia meminta pemberitaan yang lebih positif.
3. Kasus 4000: Keuntungan Regulasi
Ini kasus paling besar. Netanyahu diduga memberi keuntungan regulasi pada perusahaan telekomunikasi Bezeq.
Sebagai balasan, ia mendapat liputan positif dari situs berita Walla. Nilai keuntungan diperkirakan mencapai US$500 juta.
Tekanan Politik dan Upaya Pengampunan
Netanyahu menjadi perdana menteri pertama Israel yang menjalani sidang saat masih menjabat.
Ia juga mendapat dukungan politik dari Presiden AS Donald Trump. Trump pernah meminta Presiden Israel Isaac Herzog memberi pengampunan.
Permintaan itu disampaikan dalam pidato resmi dan surat dari tim hukum Netanyahu.
Iran Tuduh Netanyahu Sengaja Perpanjang Konflik
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai Netanyahu punya motif lain di balik konflik.
Ia menyebut gencatan senjata bisa mempercepat proses hukum dan berujung pada pemenjaraan Netanyahu.
Menurutnya, serangan Israel ke Lebanon bertujuan mengalihkan perhatian dari kasus korupsi.
Iran bahkan mengancam respons militer jika serangan terus berlanjut. Teheran juga membuka opsi memblokir Selat Hormuz.
Situasi Memanas di Tengah Proses Hukum
Konflik Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon masih berlangsung. Iran mengklaim wilayah Lebanon masuk dalam kesepakatan gencatan senjata dengan AS.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif disebut menjadi mediator dalam kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, Trump meminta Israel mengurangi operasi militernya.
Sidangnya kini berjalan di tengah tekanan geopolitik. Hasilnya bisa berdampak besar pada politik Israel dan stabilitas kawasan.
