Deadline – Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah jelas. Uang negara harus kembali ke rakyat. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan perumahan rakyat sebagai alat untuk memutar ekonomi dari bawah.
Pernyataan itu disampaikan saat acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April. Fokusnya sederhana. Dana negara yang sebelumnya bocor atau tidak tepat sasaran kini dialihkan langsung ke masyarakat.
MBG Dorong Petani, Nelayan, dan Tenaga Kerja
Program MBG tidak hanya membagi makanan. Program ini menciptakan pasar baru.
Prabowo Subianto menjelaskan hasil pertanian dan tangkapan nelayan yang dulu sulit terserap kini punya pembeli tetap. Pemerintah menjadi penghubung antara produksi dan konsumsi.
Dampaknya terlihat pada lapangan kerja. Satu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyerap sekitar 50 pekerja.
Jika target 30 ribu dapur tercapai, potensi tenaga kerja mencapai 1,5 juta orang.
Program ini juga menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Distribusi dilakukan lima hari dalam sepekan. Sasaran utama meliputi ibu hamil dan lansia.
KDMP Targetkan Jutaan Pekerjaan di Desa
Selain MBG, pemerintah mendorong pembentukan 81 ribu koperasi desa.
Setiap koperasi diproyeksikan mempekerjakan sekitar 18 orang. Total potensi tenaga kerja mencapai lebih dari 1 juta orang.
Menurut Prabowo Subianto, koperasi ini akan menjadi motor ekonomi desa. Uang berputar di dalam negeri dan tidak keluar ke luar sistem lokal.
Perumahan Rakyat Jadi Penggerak Sektor Riil
Program perumahan rakyat juga masuk dalam strategi yang sama.
Pembangunan rumah mendorong aktivitas ekonomi. Sektor bahan bangunan, tenaga kerja, hingga distribusi ikut bergerak.
Pendanaan berasal dari efisiensi anggaran. Pemerintah menekan kebocoran dan praktik korupsi, lalu mengalihkan dana tersebut ke program langsung.
Kritik Muncul: Tata Kelola Jadi Sorotan
Di sisi lain, kritik muncul dari kalangan akademisi.
Subagyo menilai perencanaan program belum matang. Ia menyebut kebijakan berjalan tanpa partisipasi publik yang cukup.
Menurutnya, kebijakan publik harus melalui diskusi luas. Tanpa itu, risiko kegagalan meningkat sejak awal.
Ia juga menyoroti koperasi desa yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi seharusnya dikelola anggota, bukan dikendalikan dari atas.
MBG Dinilai Bergeser ke Arah Bisnis
Kritik lain datang dari Willy Tri Hardianto.
Ia menilai pelaksanaan MBG terlihat terburu-buru. Beberapa aspek dinilai belum jelas, termasuk pengelolaan dapur dan transparansi anggaran.
Ia menyoroti fokus yang lebih mengejar jumlah porsi dibanding kualitas gizi. Hal ini memicu pertanyaan tentang arah program.
Risiko ke UMKM Lokal
Dampak lain terlihat di tingkat desa.
Distribusi terpusat berpotensi menekan usaha kecil lokal. UMKM yang sebelumnya memasok kebutuhan pangan bisa kehilangan pasar.
Model ini dianggap berisiko menggeser ekonomi lokal yang sudah berjalan.
Kampus Diminta Aktif Mengawal
Akhirul Aminulloh menekankan peran kampus.
Ia menyebut mahasiswa dan dosen harus aktif mengawasi kebijakan. Kampus harus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat.
Peran ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Prabowo: Tidak Ada yang Salah
Menjawab kritik, Prabowo Subianto tetap pada posisinya.
Ia menegaskan tidak ada yang salah jika negara mengalirkan uang ke rakyat. Dana tersebut berasal dari penghematan dan penertiban anggaran.
Ia juga menyebut beberapa negara mulai mempelajari model MBG dari Indonesia.
Arah Jelas, Eksekusi Jadi Penentu
Program MBG dan KDMP membawa target besar. Jutaan tenaga kerja dan puluhan juta penerima manfaat sudah dihitung.
Namun, hasil akhir ditentukan oleh tata kelola. Perencanaan, transparansi, dan partisipasi publik menjadi kunci.
Tanpa itu, manfaat sulit merata.
