Deadline – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam. Sejumlah masalah muncul di lapangan. Mulai dari kasus keracunan hingga temuan belatung dalam makanan.
Hashim Djojohadikusumo menyebut kondisi ini wajar. Program MBG masih tahap awal dan menjangkau penerima dalam jumlah besar.
Ia menyampaikan hal itu dalam acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam, 19 April 2026.
Kritik Publik Meningkat, Pemerintah Diminta Respons Cepat
Hashim mengakui kritik dari masyarakat terus muncul. Ia menilai kritik tersebut penting dan harus ditanggapi serius.
Menurutnya, masalah seperti keracunan dan kualitas makanan tidak boleh diabaikan. Pengawasan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
MBG Berawal dari Kekhawatiran Stunting
Hashim menjelaskan latar belakang program ini. MBG lahir dari kekhawatiran terhadap tingginya angka stunting di Indonesia.
Ia mengutip data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2006. Saat itu, sekitar 30 persen anak Indonesia mengalami stunting.
Kondisi ini mendorong Prabowo Subianto untuk merancang solusi jangka panjang. Salah satunya melalui program MBG.
Peran Desa Jadi Kunci Pengawasan
Hashim meminta keterlibatan aktif desa. Ia berharap pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional ikut mengawal program ini.
Jumlah anggota Abpednas cukup besar. Tercatat lebih dari 300 ribu orang tersebar di sekitar 73 ribu desa. Setiap desa memiliki sekitar lima anggota.
Mereka diharapkan bisa memantau distribusi dan kualitas makanan. Termasuk mencegah potensi penyelewengan anggaran.
Aplikasi Jaga Desa Siap Digunakan
Pengawasan akan dibantu teknologi. Hashim menyoroti aplikasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui bidang intelijen.
Informasi dari Reda Manthovani menyebut aplikasi sudah siap digunakan. Fitur utamanya memungkinkan pelaporan langsung dari desa.
Pengurus bisa mengunggah foto makanan. Mereka juga bisa melaporkan kondisi lapangan secara cepat.
Pengawasan Gizi Diperketat
Sementara itu, Dadan Hindayana menegaskan komitmen pengawasan total.
Ia memastikan kontrol tidak hanya pada penggunaan dana. Kualitas menu juga akan diperiksa secara ketat.
Pendekatan ini diharapkan bisa memperbaiki pelaksanaan MBG. Tujuannya jelas, memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
