Deadline – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dalam kajiannya, KPK menyebut masih ada warga miskin yang justru tidak menerima manfaat MBG. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi cukup malah ikut mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengatakan risiko salah sasaran penerima MBG masih tinggi. Temuan itu berasal dari hasil evaluasi tata kelola program dan pengamatan langsung di lapangan.
Menurut Aminuddin, kelompok yang seharusnya menjadi prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga warga miskin dengan keterbatasan pangan justru belum sepenuhnya tersentuh program.
Ia mengungkapkan pernah menemukan kondisi masyarakat yang hanya mampu makan sekali sehari, tetapi tidak menerima MBG. Di sisi lain, warga dengan kondisi ekonomi lebih baik justru masuk daftar penerima.
Meski begitu, Aminuddin menegaskan temuan tersebut bersifat kasuistis dan tidak bisa langsung digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun, kondisi itu dinilai menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan data penerima manfaat.
KPK menilai persoalan utama muncul karena pelaksanaan MBG lebih fokus pada jumlah penerima dibanding tujuan utama program. Padahal, program tersebut dibuat untuk menekan angka stunting, malnutrisi, dan kekurangan gizi.
Aminuddin menjelaskan ukuran keberhasilan program saat ini masih sebatas banyaknya penerima makan gratis. Menurutnya, pendekatan tersebut belum menyentuh inti persoalan kesehatan masyarakat rentan.
KPK juga menyoroti pentingnya integrasi data penerima MBG dengan data kesehatan pemerintah. Basis data dari Kementerian Kesehatan maupun dinas kesehatan daerah dinilai harus menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bantuan.
Wilayah dengan angka stunting tinggi, ibu hamil berisiko, balita kurang gizi, dan kelompok rentan lainnya disebut seharusnya menjadi prioritas utama penerima MBG.
Selain masalah sasaran penerima, KPK mengkritik belum adanya blueprint komprehensif dalam pelaksanaan program. Hingga kini, MBG dinilai belum memiliki indikator outcome yang jelas untuk mengukur keberhasilan program secara nyata.
Direktur Monitoring KPK, Aida Zulaika, juga mengungkapkan penyebaran dapur MBG pada 2025 masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Sementara itu, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T belum mendapatkan fasilitas dapur MBG secara optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius KPK untuk evaluasi lanjutan pada 2026.
KPK diketahui telah menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi terkait program MBG kepada Badan Gizi Nasional pada Maret 2026. Saat ini, lembaga antirasuah itu menunggu langkah perbaikan agar program benar-benar tepat sasaran dan mampu menekan masalah gizi di Indonesia.
Ringkasan Berita
KPK menemukan Program Makan Bergizi Gratis masih rawan salah sasaran. Warga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kurang gizi disebut belum sepenuhnya menerima manfaat program. KPK juga menyoroti distribusi dapur MBG yang masih terpusat di kota serta belum adanya indikator keberhasilan yang jelas dalam pelaksanaan program.
