Deadline – Skandal judi online mencuat di Jawa Tengah. Seorang oknum jaksa diduga meminta uang ratusan juta rupiah kepada keluarga terdakwa dengan iming-iming tuntutan ringan.
Kasus ini kini ditangani internal kejaksaan dan masih dalam proses klarifikasi.
Skandal judi online ini menyeret jaksa berinisial DAW yang bertugas di Kejaksaan Negeri Rembang. Ia diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah setelah muncul dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyebut DAW saat ini sedang menjalani proses klarifikasi oleh bidang pengawasan.
“Yang bersangkutan dalam proses klarifikasi di Kejati,” kata Arfan di Semarang.
Namun, pihak Kejati belum membuka detail materi pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Dugaan Permintaan Uang Rp140 Juta
Informasi yang dihimpun menyebutkan DAW diduga meminta uang kepada keluarga terdakwa kasus judi daring bernama Ike Nur Kumala Dewi.
Terdakwa diketahui sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Rembang atas kasus promosi situs judi online melalui media sosial.
Dalam dugaan tersebut, DAW disebut menjanjikan tuntutan hukuman percobaan. Syaratnya, keluarga terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp140 juta.
Janji itu menjadi sorotan karena berpotensi melanggar hukum dan kode etik aparat penegak hukum.
Fakta Persidangan Berbeda dari Dugaan Janji
Fakta di ruang sidang menunjukkan hasil berbeda dari dugaan kesepakatan tersebut.
Jaksa penuntut umum justru menuntut Ike Nur Kumala Dewi dengan hukuman satu tahun penjara.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada terdakwa.
Perbedaan antara dugaan janji dan hasil tuntutan ini memperkuat perhatian publik terhadap dugaan praktik tidak profesional dalam penanganan perkara.
Pengawasan Internal Jadi Sorotan
Kasus ini menempatkan sistem pengawasan internal kejaksaan dalam sorotan. Proses klarifikasi terhadap DAW menjadi langkah awal untuk mengungkap dugaan pelanggaran.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan dan langkah tegas jika terbukti ada pelanggaran.
Kepercayaan terhadap penegakan hukum sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus seperti ini.
