Deadline – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang disuspensi tetap menerima insentif dalam program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan. Fakta ini memicu pertanyaan publik tentang pengawasan anggaran negara.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan turun langsung mengecek dugaan kejanggalan tersebut. Ia menyampaikan hal itu setelah menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Staf Presiden, Selasa, 5 Mei 2026.
SPPG yang sudah disetop operasionalnya ternyata masih menerima aliran dana insentif. Dudung menilai kondisi ini tidak wajar dan perlu dibuktikan di lapangan.
“Sudah disuspensi tapi insentif masih jalan. Bahkan investornya juga masih menerima,” kata Dudung.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas nasional. Program ini berada di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dudung mengaku mendapat instruksi khusus untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan.
Ia menegaskan akan melakukan pemeriksaan langsung. Koordinasi dengan berbagai pihak akan diperkuat untuk menutup celah penyimpangan.
Program MBG dan Koperasi Merah Putih disebut sebagai program unggulan pemerintah. Karena itu, akuntabilitas menjadi fokus utama. Dudung menyatakan akan kembali mengaktifkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Langkah ini diambil untuk merespons kritik masyarakat. Banyak pihak menilai pengawasan di lapangan masih lemah.
Dudung juga menegaskan komitmennya soal transparansi. Ia menyatakan hasil temuan akan dibuka ke publik jika terbukti ada pelanggaran.
“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka. Siapa pelakunya akan disampaikan. Ini uang rakyat,” ujarnya.
Data dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menunjukkan skala masalah cukup besar. Sebanyak 1.720 SPPG di seluruh Indonesia disetop sementara.
Namun fakta lain muncul. Ribuan dapur MBG tersebut masih menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Dana tetap mengalir meski operasional dihentikan.
Kondisi ini memperkuat urgensi audit dan pengawasan. Pemerintah kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.
Kasus ini menjadi ujian bagi tata kelola program strategis nasional. Publik menunggu hasil pemeriksaan dan langkah tegas dari pemerintah.
