Deadline – Kasus Andrie Yunus kembali memicu perhatian publik. Pakar militer Connie Rahakundini Bakrie menilai peristiwa kekerasan terhadap aktivis KontraS itu bukan sekadar tindak pidana biasa. Ia melihat adanya indikasi operasi intelijen yang terstruktur.
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta, Kamis, 9 April 2026. Diskusi membahas relasi Kementerian Pertahanan dan BAIS TNI dalam desain intelijen nasional.
Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber seperti Firdaus Syam, Ubedillah Badrun, Ray Rangkuti, dan Al A’raf. Peserta terdiri dari mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat umum.
Indikasi Operasi Terencana Terungkap
Connie menyoroti hasil investigasi media yang menyebut dugaan penggunaan fasilitas rumah dinas Kementerian Pertahanan oleh BAIS TNI dalam rangkaian peristiwa penyerangan.
Ia melihat pola kejadian tidak acak. Tahapan peristiwa menunjukkan urutan jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga upaya pelarian.
Menurut Connie, pola seperti ini mencerminkan operasi yang disusun secara sistematis. Hal ini membuka kemungkinan keterlibatan institusi atau menunjukkan lemahnya pengendalian internal.
Intelijen Dinilai Masuk Ranah Sipil
Connie juga menyinggung potensi “mission creep”. Ia menilai fungsi intelijen strategis bisa melebar ke pengawasan politik domestik.
Padahal, mandat BAIS TNI berfokus pada intelijen pertahanan eksternal. Jika bergeser ke ranah sipil, maka risiko terhadap demokrasi dan HAM meningkat.
Ia menegaskan intelijen seharusnya berfungsi menjaga negara sekaligus melindungi demokrasi. Ketika koordinasi lemah dan transparansi rendah, fungsi itu bisa berubah menjadi ancaman.
Koordinasi Negara Dipertanyakan
Kasus Andrie Yunus disebut sebagai alarm bagi sistem negara. Connie mempertanyakan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, BAIS, dan Badan Intelijen Negara.
Ia juga menyoroti kemungkinan tidak adanya koordinasi satu pintu antara pimpinan tertinggi seperti Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.
Menurutnya, kondisi ini dapat memicu tindakan di luar kendali atau tumpang tindih kewenangan.
Desakan Reformasi Intelijen dan Pengawasan Ketat
Sebagai solusi, Connie mendorong penguatan pengawasan eksternal. Ia meminta Komnas HAM dan DPR, khususnya Komisi I, terlibat aktif secara real-time.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi baru yang memberi batas tegas antara fungsi intelijen dan aktivitas domestik.
Setiap operasi intelijen, menurutnya, harus dilengkapi analisis dampak HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Kasus Andrie Yunus: Fakta dan Perkembangan
Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di Jakarta Pusat pada 12 Maret 2026. Saat ini ia masih menjalani perawatan intensif di RSCM dan kondisinya dilaporkan membaik.
Kasus ini tengah diusut polisi. Muncul dugaan keterlibatan oknum militer dalam sandi operasi bernama “Operasi Sadang”.
Peradilan Militer Dipersoalkan
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tidak tepat jika kasus ini dibawa ke peradilan militer.
Ia menyebut tindak pidana tersebut termasuk kategori umum karena korban adalah warga sipil. Dalam praktik global, peradilan militer hanya menangani pelanggaran internal militer seperti desersi atau pengkhianatan.
Ray meminta Panglima TNI segera mengarahkan agar kasus ini diproses di peradilan umum. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi militer.
Momentum Uji Transparansi Negara
Connie menegaskan kasus ini tidak boleh berhenti di permukaan. Ia meminta proses hukum berjalan transparan hingga mengungkap motif, aktor intelektual, dan rantai komando.
Kasus Andrie Yunus kini menjadi ujian bagi sistem intelijen, koordinasi negara, dan komitmen terhadap perlindungan HAM di Indonesia.
