Deadline – Isu merger Partai NasDem dan Partai Gerindra mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Hambalang, Bogor, Februari 2026. Pertemuan tertutup ini memicu spekulasi besar soal arah baru peta politik nasional.
Pertemuan empat mata itu berlangsung sebelum Prabowo bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat. Ini menjadi pertemuan pertama keduanya sejak Prabowo resmi menjabat presiden pada 20 Oktober 2024.
Ide Merger Muncul di Tengah Bahasan Ambang Batas
Pembahasan awal tidak langsung menyentuh merger. Tiga politikus yang dekat dengan Surya Paloh menyebut, diskusi dimulai dari isu ambang batas parlemen.
Latar belakangnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta DPR menghitung ulang ambang batas suara partai untuk masuk parlemen. Surya Paloh mengusulkan kenaikan ambang batas dari 4 persen menjadi 8 persen.
Namun Prabowo menilai kebijakan itu berisiko. Ia menyebut partai menengah seperti Partai NasDem bisa terancam gagal lolos ke DPR jika ambang batas dinaikkan.
Data menunjukkan, NasDem hanya meraih sekitar 6 hingga 9 persen suara dalam tiga pemilu sejak 2014.
Prabowo Lempar Gagasan Gabungan Kekuatan
Dalam konteks itu, Prabowo mengusulkan opsi lain. Ia menawarkan penggabungan Gerindra dan NasDem sebagai solusi strategis.
Jika digabung, dua partai ini bisa mengumpulkan sekitar 35 juta suara nasional atau setara 23 persen berdasarkan hasil Pemilu 2024. Angka ini berpotensi menciptakan kekuatan politik besar di parlemen.
Namun respons dari internal Partai NasDem tidak sepenuhnya positif.
Partai NasDem Ragu, Surya Paloh Enggan Melepas Partai
Tiga pejabat teras NasDem menyebut Surya Paloh tidak melihat keuntungan nyata dari skema merger. Ia juga belum siap melepas partai yang telah dirintis sejak awal sebagai organisasi kemasyarakatan.
Partai NasDem memilih tetap berada di barisan pendukung pemerintahan Prabowo. Meski begitu, partai ini tidak mendapatkan kursi menteri di Kabinet Merah Putih.
Dari sisi elektoral, NasDem dinilai masih stabil. Partai ini konsisten berada di peringkat lima dalam dua pemilu legislatif terakhir. Kondisi ini membuat merger dianggap tidak mendesak.
Versi Berbeda: Ide Justru Datang dari Surya Paloh
Cerita berbeda muncul dari lingkaran dekat Prabowo. Seorang kolega menyebut justru Surya Paloh yang lebih dulu mengusulkan merger.
Tujuannya untuk menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia. Gagasan ini sejalan dengan wacana efisiensi sistem politik.
Namun pandangan ini tidak bulat. Seorang pengurus Gerindra menilai merger justru berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.
Risiko Nyata: Tabrakan Basis dan Suara Turun
Masalah utama ada pada pembagian daerah pemilihan dan calon legislatif. Basis suara NasDem dan Gerindra bisa saling berbenturan di wilayah yang sama.
Alih-alih memperkuat, kondisi ini justru berisiko menurunkan suara partai gabungan. Bahkan, potensi jeblok dinilai lebih besar dibandingkan kenaikan signifikan.
Karena itu, sejumlah pihak menyarankan kedua partai tetap berjalan sendiri. Fokus utama adalah memastikan lolos ambang batas parlemen melalui kekuatan masing-masing.
Pemerintah Belum Beri Klarifikasi Resmi
Hingga 11 April 2026, Prasetyo Hadi belum memberikan tanggapan resmi terkait isu merger ini.
Situasi ini membuat wacana penggabungan Partai NasDem dan Gerindra masih berada di tahap spekulasi politik. Belum ada keputusan final yang mengikat kedua belah pihak.
