Deadline – Aksi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur memanas saat Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Pernyataan itu disampaikan dalam agenda “Panggung Rakyat dan Diskusi Imajinasi Reformasi” yang digelar BEM KM Unmul di Teras Samarinda, Rabu 6 Mei 2026. Lokasi aksi tepat berada di depan Kantor Gubernur Kaltim dan dipadati mahasiswa dari berbagai kampus.
Dalam orasinya, Tiyo membedah kondisi politik nasional hingga daerah. Ia menyebut Indonesia sedang berada dalam fase “pembusukan sistem” akibat praktik politik uang, dinasti kekuasaan, dan mahalnya biaya pemilu.
Soroti Putusan MK dan Jalan Politik Gibran
Di hadapan massa aksi, Tiyo terlebih dahulu menyinggung Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Menurutnya, putusan tersebut menjadi contoh manipulasi konstitusi demi kepentingan politik tertentu.
Ia mengaitkan putusan itu dengan jalan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2024.
“Hanya ada dua jenis manusia yang masih berprasangka baik pada penguasa hari ini: mereka yang bungul atau mereka yang ikut menikmati kekuasaan,” ujar Tiyo disambut sorakan mahasiswa.
Pernyataan itu langsung memancing reaksi massa yang memenuhi area aksi di Samarinda.
Sebut Pemilu 2024 Brutal dan Mahal
Tiyo kemudian mengulas biaya politik dalam Pemilu 2024. Ia menyebut pemilu berlangsung brutal dengan biaya mencapai ribuan triliun rupiah.
Kritik itu lalu diarahkan ke konteks politik Kalimantan Timur, khususnya Pilkada Kaltim dan figur Rudy Mas’ud.
Melalui simulasi sederhana, Tiyo menyoroti ketimpangan antara biaya politik dengan pendapatan resmi kepala daerah. Ia mengaitkannya dengan praktik serangan fajar dan potensi korupsi.
“Saya berani katakan 1.000 persen ia pasti korupsi,” tegasnya saat membahas kemungkinan biaya politik ratusan miliar rupiah.
Menurut Tiyo, mustahil modal politik besar bisa kembali hanya dari gaji resmi kepala daerah selama lima tahun masa jabatan.
Ia juga menyinggung utang pribadi Rudy Mas’ud yang disebut mencapai Rp157 miliar. Dalam pandangannya, kondisi itu membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan demi mengembalikan modal politik.
Kritik 47 Tenaga Ahli Gubernur
Sorotan lain diarahkan pada keberadaan 47 tenaga ahli di lingkaran Gubernur Kaltim.
Tiyo menilai banyaknya tenaga ahli justru menjadi tanda bahwa seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan pemerintahan sendiri.
“Apa bukti kebodohan Rudy Mas’ud? Jika dia butuh 47 tim ahli, berarti orang ini tidak punya keahlian apa-apa,” katanya lantang.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan pemimpin yang dianggap salah terus mempertahankan kekuasaan.
Dinasti Politik Jadi Sasaran Kritik
Dalam orasi yang berlangsung panas itu, Tiyo turut menyoroti dugaan dinasti politik keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan Indonesia adalah negara republik, bukan kerajaan yang dikendalikan kelompok keluarga tertentu.
Menurutnya, dominasi keluarga dalam berbagai posisi kekuasaan justru bisa menjadi awal kehancuran politik dinasti tersebut.
“Naiknya Rudy Mas’ud menjadi Gubernur sebenarnya adalah awal dari kehancuran dinasti ini,” ucapnya disambut riuh mahasiswa.
“Kaltim Ora Sepele”
Menutup pidatonya, Tiyo memberi apresiasi kepada gerakan mahasiswa Kalimantan Timur yang dinilainya semakin kuat dan konsisten.
Ia membandingkan semangat perlawanan mahasiswa Kaltim dengan gerakan sosial di daerah lain seperti Pati, Jawa Tengah.
“Kalau di Jawa ada istilah ‘Pati Ora Sepele’, maka hari ini ‘Kaltim Ora Sepele’,” katanya.
Menurut Tiyo, perlawanan mahasiswa menjadi tanda bahwa masyarakat tidak tinggal diam menghadapi kondisi politik yang dianggap bermasalah.
