Deadline – Sorotan terhadap pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin tajam. DPR kini ikut turun tangan dan membuka peluang memanggil Badan Gizi Nasional untuk memberi penjelasan resmi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta klarifikasi menyeluruh agar polemik tidak meluas. Ia menegaskan penjelasan resmi penting untuk menjawab pertanyaan publik soal urgensi penggunaan motor listrik dalam distribusi gizi.
“Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Publik Minta Penjelasan Detail
Neng Eem menekankan transparansi sebagai kunci utama. Ia meminta pemerintah membuka data lengkap terkait pengadaan 21.800 unit motor listrik.
Ia menyebut masyarakat berhak tahu asal-usul pengadaan, tujuan penggunaan, hingga sumber anggaran. Tanpa penjelasan jelas, spekulasi bisa berkembang liar.
“Jangan sampai polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” katanya.
DPR Siap Panggil BGN
Komisi IX DPR RI mempertimbangkan memanggil BGN secara resmi. Langkah ini untuk memastikan informasi yang beredar sesuai fakta.
Menurut Neng Eem, kejelasan penting untuk menjaga kredibilitas program MBG. Jika tidak dijelaskan, kepercayaan publik bisa menurun.
Akuntabilitas Program Prabowo Disorot
Program MBG merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan.
Neng Eem menegaskan pengawasan harus dilakukan secara serius. Ia mengingatkan bahwa program besar seperti MBG rentan terhadap sorotan publik jika tidak transparan.
“Program ini harus dikawal bersama agar tidak merusak kredibilitas,” ujarnya.
DPR Awasi Distribusi dan Administrasi
Komisi IX juga akan memeriksa proses administrasi Barang Milik Negara dan distribusi motor di lapangan. Fokusnya pada efisiensi dan potensi penyalahgunaan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kendaraan benar digunakan sesuai kebutuhan operasional.
Penjelasan BGN: Untuk Wilayah Sulit
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan motor listrik dipakai untuk menjangkau daerah terpencil.
Ia menyebut banyak wilayah hanya bisa diakses dengan motor. Kendaraan ini digunakan oleh kepala SPPG dan pegawai lain untuk mendukung distribusi gizi.
Pengadaan Dihentikan Tahun 2026
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan tidak ada pengadaan motor listrik baru pada 2026.
Ia menjelaskan pembelian dilakukan pada anggaran 2025. Setelah evaluasi, pemerintah memutuskan menghentikan program tersebut.
“Saya potong anggarannya,” tegasnya.
Polemik Belum Usai
Kasus ini menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan operasional dan tuntutan transparansi. Pemerintah menyebut pengadaan sebagai kebutuhan teknis.
Namun besarnya anggaran memicu pertanyaan publik yang belum terjawab.
Kini tekanan ada pada BGN untuk membuka data secara lengkap. Kepercayaan publik menjadi penentu utama keberhasilan program MBG.
