Deadline – Bansos diselewengkan, puluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) langsung dipecat. Kementerian Sosial mencatat 49 pendamping PKH diberhentikan sepanjang 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran serius.
Data resmi menunjukkan tindakan tegas ini tidak berhenti. Hingga April 2026, sudah ada 4 pendamping PKH kembali dipecat. Selain itu, sekitar 500 pendamping lainnya menerima sanksi peringatan keras karena melanggar prosedur kerja.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan tidak ada toleransi untuk penyalahgunaan bantuan sosial. Ia menyebut pengawasan kini diperkuat dengan sistem berbasis teknologi.
Sistem digital jadi senjata utama. Kemensos memakai aplikasi untuk memantau aktivitas pendamping secara real-time di lapangan. Cara ini memudahkan deteksi cepat jika ada indikasi penyelewengan dana bansos.
Pendamping PKH diminta bekerja sesuai aturan. Mereka juga diingatkan soal tanggung jawab sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pelanggaran sekecil apa pun akan diproses.
Pemecatan tanpa tunggu pengadilan. Kemensos memastikan pemecatan bisa langsung dilakukan jika bukti cukup. Proses ini tidak menunggu putusan pengadilan agar pelayanan ke masyarakat tetap berjalan.
Beberapa kasus bahkan sudah masuk ke ranah hukum. Ada pendamping yang dilaporkan ke kepolisian dan diproses di pengadilan karena dugaan penyalahgunaan dana.
Pergantian dilakukan cepat. Setelah pemecatan, posisi pendamping langsung diisi oleh orang lain. Langkah ini dilakukan agar distribusi bantuan sosial tidak terganggu.
Mensos juga menegaskan dua arah kebijakan. Pendamping yang berprestasi akan diberi penghargaan. Sebaliknya, pelanggaran akan langsung ditindak tanpa kompromi.
Bansos harus tepat sasaran. Pemerintah menilai ketegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Banyak masyarakat bergantung pada bantuan tersebut untuk kebutuhan dasar.
Program PKH sendiri menyasar keluarga miskin dengan bantuan bersyarat. Pendamping berperan penting dalam memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
