Deadline – Skandal insentif SPPG langsung memicu kritik keras dari DPR. Kebijakan pemerintah yang tetap mengucurkan dana Rp6 juta per hari kepada unit yang tidak beroperasi dinilai janggal dan memicu pertanyaan publik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut keputusan ini sebagai persoalan serius dalam etika penggunaan anggaran negara. Ia menilai kebijakan tersebut tidak logis dan melukai rasa keadilan masyarakat.
“Pernyataan Kepala BGN bahwa insentif tetap diberikan kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika. Ini skandal moral dan penghinaan terhadap nalar publik,” ujar Charles, Rabu (29/4/2026).
Kritik DPR: Kelalaian Dibayar, Rakyat Dirugikan
Skandal insentif SPPG makin tajam ketika DPR menyoroti alasan di balik kebijakan itu. Charles mempertanyakan dasar pemberian dana kepada unit yang justru gagal menjalankan tugas.
Ia menyinggung dampak serius yang pernah terjadi, termasuk kasus keracunan yang menunjukkan kegagalan layanan publik.
“Bagaimana mungkin pihak yang lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan justru tetap menerima Rp6 juta setiap hari?” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan adanya ketimpangan antara tanggung jawab dan konsekuensi. Unit yang dikenai sanksi tetap menerima anggaran, sementara masyarakat menanggung risiko.
Retorika Hemat Anggaran Dipertanyakan
Skandal insentif SPPG juga membuka kontradiksi dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi anggaran. Di sisi lain, dana tetap mengalir ke unit yang tidak beroperasi.
Charles menilai kondisi ini sebagai bentuk pemborosan yang nyata.
“Pemerintah menggemborkan efisiensi, tapi uang negara justru dihamburkan untuk unit yang tidak beroperasi,” katanya.
Menurutnya, dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Fakta Lapangan: 1.720 SPPG Tetap Digaji
Data dari Badan Gizi Nasional menunjukkan sekitar 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara sejak awal April 2026.
Meski tidak beroperasi, setiap unit tetap menerima insentif Rp6 juta per hari.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan dana itu digunakan untuk pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional.
“Untuk yang ditutup sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” ujarnya saat peresmian SPPG Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026).
Alasan Penutupan: Standar Belum Terpenuhi
Penutupan sementara dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi syarat teknis. Beberapa di antaranya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
BGN menyatakan proses perbaikan sedang berjalan. Sertifikasi ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
Dadan menyebut kualitas layanan secara umum sebenarnya baik, termasuk menu dan pelayanan.
“Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.
DPR Siap Panggil BGN, Arah Program Dipertanyakan
Komisi IX DPR memastikan akan meminta penjelasan resmi dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.
Charles menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh melenceng dari tujuan utama, yaitu memperbaiki gizi anak.
Ia mengingatkan agar program ini tidak berubah menjadi proyek yang membebani anggaran tanpa hasil nyata.
“Tujuan program ini untuk perbaikan gizi, bukan bagi-bagi proyek,” ujarnya.
Ketika Anggaran Jadi Sorotan Publik
Skandal insentif SPPG memperlihatkan satu hal yang sulit dibantah. Publik menuntut kejelasan dan keadilan dalam penggunaan uang negara.
Ketika layanan berhenti tetapi anggaran tetap berjalan, kepercayaan publik ikut dipertaruhkan.
Kasus ini kini menunggu jawaban resmi. DPR bersiap memanggil. Publik menunggu penjelasan.
