Deadline – Sorotan terhadap pengadaan barang program Sekolah Rakyat makin tajam. Kali ini, pengadaan sepatu untuk murid dan guru menjadi pusat perhatian setelah Kementerian Sosial menemukan potensi maladministrasi dalam proses pengadaannya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengungkapkan temuan awal itu setelah tim khusus melakukan pendalaman terhadap dokumen serta mekanisme pengadaan atribut Sekolah Rakyat.
Tim evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Agus Jabo bersama Inspektur Jenderal Kementerian Sosial. Fokus investigasi diarahkan pada proses pengadaan sepatu yang nilainya mencapai Rp28 miliar.
Menurut Agus Jabo, ada beberapa faktor yang memicu munculnya potensi maladministrasi. Salah satunya ialah besarnya volume pengadaan dalam waktu yang terbatas.
“Berdasarkan hasil klarifikasi, diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” ujar Agus Jabo di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.
Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Masih Didalami
Kementerian Sosial belum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran. Namun proses investigasi disebut masih berjalan untuk memastikan apakah terdapat kekeliruan dalam perencanaan maupun realisasi anggaran pengadaan sepatu tersebut.
Pendalaman juga menyasar kemungkinan adanya selisih antara pagu anggaran dengan nilai realisasi pengadaan di lapangan.
Agus Jabo menegaskan seluruh pihak terkait bisa dimintai pertanggungjawaban jika nantinya ditemukan pelanggaran administrasi maupun hukum.
Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK yang bertanggung jawab terhadap pengadaan sepatu disebut berpotensi terkena sanksi disiplin apabila terbukti melanggar prosedur.
Bahkan, Kementerian Sosial membuka kemungkinan menyerahkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana.
“Apabila ditemukan adanya aspek pelanggaran hukum, maka penanganannya akan diserahkan ke aparat penegak hukum sesuai kewenangan,” kata Agus Jabo.
Deretan Pengadaan Sekolah Rakyat Ikut Tersorot
Polemik pengadaan sepatu kemudian membuka perhatian publik terhadap sejumlah pengadaan lain dalam program Sekolah Rakyat.
Selain sepatu senilai Rp28 miliar, muncul pula pengadaan bingkai foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan nilai mencapai Rp4 miliar.
Ada juga pengadaan kompor dan mesin cuci dengan total realisasi kontrak sekitar Rp7 miliar.
Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran program Sekolah Rakyat yang sedang dijalankan Kementerian Sosial.
Dua Pejabat Kemensos Dinonaktifkan Sementara
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengambil langkah cepat dengan membebastugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
Dua pejabat itu ialah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Menurut Gus Ipul, keduanya merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam layanan pengadaan barang dan jasa di kementerian. Mereka juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa Kementerian Sosial.
Penonaktifan sementara dilakukan agar proses evaluasi dan investigasi berjalan lancar.
“Demi kelancaran proses pengadaan berikutnya,” kata Gus Ipul saat menjelaskan alasan pembebastugasan sementara tersebut.
Selain itu, Gus Ipul memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico untuk merasionalisasi anggaran pengadaan tahun ini.
Instruksi itu juga mencakup penguatan kapasitas tim pengadaan barang dan jasa serta pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan pengadaan.
Kemensos Bantah Cari Kambing Hitam
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico membantah penonaktifan sementara dua pejabat itu sebagai upaya mencari pihak yang disalahkan.
Menurut dia, langkah tersebut justru dilakukan agar keduanya dapat fokus memperbaiki persoalan pengadaan yang sedang menjadi sorotan.
Robben Rico menegaskan pihak kementerian tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses evaluasi berlangsung.
“Jadi kami malah kasihan, mendingan sudah konsentrasi memperbaiki permasalahan sekarang,” ujarnya pada Rabu, 13 Mei 2026.
