Deadline – Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan usai melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial dalam pidatonya di Nganjuk, Jawa Timur. Pernyataan tersebut memicu kritik dari kalangan akademisi hingga pengamat ekonomi karena dinilai menyederhanakan persoalan ekonomi nasional.
Pernyataan terbaru Prabowo disampaikan saat peluncuran gerai Koperasi Merah Putih di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026. Dalam pidatonya, ia meminta masyarakat tidak khawatir meski nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Prabowo menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak karena tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari.
“Selama Purbaya bisa senyum, enggak usah khawatir. Mau dolar berapa pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan itu langsung menuai respons dari berbagai pihak. Salah satu kritik datang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi.
Menurut Syafruddin, pernyataan Prabowo memang dapat membantu menenangkan psikologi publik di tengah tekanan ekonomi. Namun, ia menilai ketenangan publik tidak boleh dibangun dengan penyederhanaan masalah yang sebenarnya kompleks.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat desa tetap merasakan dampak pelemahan rupiah meski tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS.
Syafruddin mengatakan kenaikan nilai dolar dapat memicu kenaikan biaya impor minyak dan gas, pupuk, pakan ternak, pestisida, obat-obatan, alat pertanian, plastik kemasan, hingga barang konsumsi impor lainnya.
Kenaikan biaya tersebut kemudian bergerak melalui rantai distribusi nasional. Dampaknya akhirnya sampai ke pasar daerah, kios pertanian, hingga rumah tangga di pedesaan.
“Karena itu, desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dolar,” kata Syafruddin.
Selain soal rupiah, Prabowo juga menjadi perhatian setelah menyampaikan konsep “Indonesia Incorporated” saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia sebagai negara kekeluargaan. Ia mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari konsep tersebut.
“Indonesia Incorporated sebetulnya artinya adalah negara kekeluargaan. Jadi, semua bangsa ini satu korporasi,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa rakyat Indonesia merupakan pemegang saham atas seluruh kekayaan dan aset negara. Karena itu, menurut dia, para pemimpin harus memperjuangkan hak rakyat atas kekayaan nasional.
Ia mengingatkan agar pejabat dan pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih, malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia,” kata Prabowo.
Deretan pernyataan tersebut kembali memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai pidato Prabowo bertujuan membangun optimisme nasional. Namun, kritik juga muncul karena pernyataan itu dianggap terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi dan tata kelola negara yang kompleks.
