Deadline – Narasi soal NGO didanai asing kembali menjadi perdebatan dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (14/5). Sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai tudingan bahwa organisasi non-pemerintah sengaja menciptakan instabilitas nasional merupakan pandangan yang tidak tepat.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Barry, mengatakan kritik yang disampaikan organisasi masyarakat sipil justru menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, kritik muncul ketika ruang dialog publik mulai menyempit dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
Ashov mencontohkan beberapa kebijakan strategis yang sempat memicu reaksi publik luas. Di antaranya Omnibus Law, revisi UU KPK, hingga UU Minerba. Ia menilai pembahasan sejumlah regulasi tersebut berlangsung cepat dan dinilai kurang membuka partisipasi publik secara luas.
“Ketika ruang dialog publik menyempit, maka kritik dan ketidakpuasan akan muncul secara alami. Dalam situasi seperti itu, NGO hadir memberikan pandangan pembanding melalui riset, advokasi, dan edukasi publik,” kata Ashov dalam diskusi publik di Jakarta.
Menurut Ashov, pendanaan asing yang diterima NGO umumnya digunakan untuk memperkuat riset dan pendampingan masyarakat. Dana tersebut juga dipakai untuk advokasi hak publik, termasuk isu lingkungan hidup, akses air bersih, dan perlindungan ruang hidup masyarakat.
Ia menegaskan sumber instabilitas sosial tidak selalu berasal dari kritik organisasi masyarakat sipil. Ashov menilai keresahan ekonomi justru lebih berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.
Kekhawatiran soal lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, dan tingginya biaya hidup disebut menjadi faktor yang lebih nyata dirasakan masyarakat. Situasi itu dinilai memicu kecemasan sosial yang lebih besar dibanding aktivitas advokasi NGO.
Pandangan serupa disampaikan peneliti WALHI, Faizal Ratuela. Ia mengatakan organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Faizal menyebut NGO selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus membantu melindungi hak masyarakat yang belum sepenuhnya dijangkau negara. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis.
“Kalau data dan informasi dibuka secara transparan kepada publik, maka ruang dialog akan lebih sehat dan kritik bisa diselesaikan secara objektif,” ujarnya.
Faizal juga menepis anggapan bahwa kerja sama internasional membuat NGO kehilangan nasionalisme. Ia mengatakan banyak organisasi masyarakat sipil justru bekerja untuk menjaga lingkungan dan melindungi hak masyarakat lokal di berbagai daerah.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan ruang dialog dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial jangka panjang.
“Pembangunan akan lebih kuat jika disertai partisipasi publik, transparansi, dan ruang dialog yang terbuka,” pungkasnya.
