Deadline – MBG atau Program Makan Bergizi Gratis tetap akan dilanjutkan meski mendapat kritik dan tuntutan penghentian dari sejumlah mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program tersebut merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan sambil terus diperbaiki.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat dengar pendapat tertutup bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Menurutnya, BGN memiliki tugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden.
“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden,” kata Agustina kepada wartawan.
MBG menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir setelah sejumlah mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi. Mereka mengkritisi pelaksanaan program dan mengusulkan agar program tersebut dihentikan.
Meski demikian, Agustina menyatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ia menegaskan kritik dan aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan yang dimiliki warga negara.
Namun, menurut Agustina, dirinya bersama Trenggono mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, fokus utama BGN saat ini adalah melakukan pembenahan agar program berjalan lebih baik.
BGN menilai Program Makan Bergizi Gratis lahir dari kebutuhan nyata di masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, masih terdapat banyak warga yang belum memiliki akses memadai terhadap makanan bergizi.
Agustina menjelaskan kelompok yang membutuhkan perhatian gizi masih cukup besar. Mereka meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak yang berada pada usia pendidikan dini seperti PAUD.
Menurutnya, data mengenai kelompok yang membutuhkan intervensi gizi tersebut tersedia dan menjadi dasar pelaksanaan program. Pemerintah berupaya memastikan bantuan gizi diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Program MBG juga tengah mengalami penyesuaian sasaran penerima manfaat. BGN mengakui sedang melakukan refocusing agar program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Agustina mengatakan terdapat kelompok tertentu yang secara teknis mungkin tidak lagi menjadi prioritas intervensi gizi karena telah melewati usia kritis perkembangan. Karena itu, pemerintah perlu menentukan kelompok yang paling membutuhkan dukungan berdasarkan pertimbangan teknis dan kebutuhan lapangan.
Selain faktor teknis, keterbatasan fiskal negara juga menjadi pertimbangan penting. Pemerintah harus menetapkan prioritas penggunaan anggaran agar manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Menurut Agustina, kondisi keuangan negara yang terbatas membuat pemerintah tidak bisa menjangkau seluruh kelompok secara bersamaan. Oleh karena itu, penentuan prioritas menjadi langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Meski mendapat kritik dan penolakan dari sebagian kalangan, BGN memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Di saat yang sama, lembaga tersebut berjanji terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.
