PSI Tak Hadir di Pertemuan Prabowo, Posisi di Koalisi Jadi Tanda Tanya

Deadline – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak terlihat dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026). Ketidakhadiran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai posisi PSI dalam koalisi pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengaku tidak melihat perwakilan PSI dalam pertemuan tersebut. Namun, dia menegaskan belum mengetahui secara pasti bagaimana posisi partai tersebut dalam koalisi pendukung pemerintah.

Syahganda mengatakan, pertemuan para pimpinan partai politik berlangsung setelah sidang kabinet terbatas. Dia mengaku berada di lokasi dan sempat berbincang dengan sejumlah pimpinan serta pengurus partai.

“Ketum Parpol, kalau saya memang waktu itu kan rapat kabinet sidang terbatas ya kan, tapi habis magrib mereka melanjutkan dengan teman-teman Parpol,” kata Syahganda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia mengaku sempat makan bersama dan berbincang dengan sejumlah tokoh politik ketika kegiatan berlangsung.

“Saya pas ada di situ saya ngobrol makan-makan sama mereka, pas break gitu ya, kita break rapat kabinet sidang terbatas, enggak ada tuh PSI di situ,” ujarnya.

Meski tidak melihat perwakilan PSI, Syahganda tidak ingin memastikan bahwa partai tersebut sudah keluar dari koalisi pemerintahan.

Iklan

Dia juga menjelaskan bahwa pertemuan di Istana Bogor tidak hanya dihadiri para ketua umum partai. Sejumlah pengurus dan petinggi partai turut hadir.

Baca Juga  PAN Minta Gibran Mundur Secara Sukarela, Suding: Sudah Tidak Memiliki Legitimasi Secara Yuridis

Syahganda menyebut beberapa nama yang ditemuinya, antara lain Sekjen PAN Eko Patrio, Fadli Zon, dan Sari dari Partai Golkar.

Prabowo Minta Partai Siapkan Nama Pengganti Gibran

Pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan partai politik di Istana Bogor berlangsung pada Jumat (13/11/2026).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa Prabowo meminta para ketua partai menyiapkan usulan nama calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden memberikan waktu satu minggu kepada para pimpinan partai untuk menyampaikan usulan tersebut.

“Permintaan kepada Ketua-Ketua Partai. Kemudian, bersama para ketua partai, kami diminta untuk menyiapkan usulan dalam waktu satu minggu,” kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di depan Pintu II Istana Bogor.

Sejumlah tokoh politik terlihat menghadiri pertemuan tersebut. Mereka di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selain itu, hadir pula Sekjen Gerindra Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Sekjen PAN Eko Patrio, serta Ketua DPP PAN Bima Arya.

Daftar undangan tersebut menunjukkan bahwa pertemuan tidak terbatas pada partai-partai yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

Sembilan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Dalam Pemilu 2024, pasangan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari sembilan partai politik.

Empat di antaranya merupakan partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Baca Juga  Nasib Gibran di Ujung Tanduk, DPR Mulai Bahas Putusan MA Besok

Sementara itu, lima partai nonparlemen yang ikut mendukung pasangan tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Namun, pertemuan di Istana Bogor juga melibatkan partai politik yang bergabung dengan pemerintahan setelah Pilpres 2024.

Partai-partai tersebut meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan demikian, pertemuan tersebut melibatkan sejumlah kekuatan politik yang mendukung pemerintahan Prabowo, baik sejak Pilpres 2024 maupun setelah pemilihan presiden berlangsung.

MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres pada 9 Desember 2026

Pergantian Wakil Presiden menjadi salah satu agenda penting setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya.

Surat tersebut diserahkan kepada MPR RI di Kompleks Parlemen dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).

Mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong.

Calon wakil presiden pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Sebelum menetapkan jadwal pemilihan, pimpinan MPR telah menggelar rapat gabungan bersama fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

MPR juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden mengenai jadwal sidang serta persyaratan administrasi calon wakil presiden.

Baca Juga  Gibran Mau Buktikan Ijazah di PTUN, Yusril Tegaskan Putusan MA Sudah Final

Berdasarkan tata tertib yang disepakati, Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

MPR kemudian menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.

Sidang tersebut akan mencakup proses pemungutan suara, pengesahan ketetapan MPR, hingga pengucapan sumpah dan pelantikan wakil presiden terpilih.

Dengan agenda pergantian wakil presiden tersebut, komunikasi antara Presiden dan para pimpinan partai politik menjadi bagian penting dalam proses penentuan calon pengganti Gibran. Sementara itu, posisi PSI dalam koalisi pemerintahan masih belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan Syahganda Nainggolan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini