Deadline – APBN Tekor Rp135,7 triliun terjadi pada Februari 2026 setelah belanja negara melampaui pendapatan pemerintah. Kondisi ini diumumkan langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
APBN Tekor Rp135,7 triliun tersebut setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka ini menunjukkan bahwa pemasukan negara dalam dua bulan pertama 2026 masih lebih kecil dibanding total pengeluaran pemerintah.
Data Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan negara hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp358 triliun. Sementara itu, belanja negara menembus Rp493,8 triliun, sehingga tercipta selisih defisit sebesar Rp135,7 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak. Ia menyebut penerimaan pajak pada dua bulan pertama 2026 mengalami pertumbuhan signifikan hingga 30 persen.
“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan pertumbuhan itu stabil ke depan,” ujar Purbaya.
Secara rinci, pendapatan negara Rp358 triliun berasal dari beberapa sumber utama. Penerimaan pajak menyumbang Rp245,1 triliun. Kemudian penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp44,9 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp68 triliun.
Di sisi lain, belanja negara Rp493,8 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun. Selain itu terdapat transfer ke daerah yang mencapai Rp147,7 triliun.
Purbaya menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memastikan seluruh faktor pendukung pertumbuhan ekonomi berjalan baik.
“Kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, hingga 31 Januari 2026, kondisi APBN juga menunjukkan tren yang sama. Pendapatan negara saat itu tercatat Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target, dengan pertumbuhan 9,5 persen secara tahunan (year on year).
Sementara itu, belanja negara pada Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, meningkat cukup tinggi sebesar 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Data ini menunjukkan bahwa pada awal 2026 pemerintah masih menghadapi tekanan fiskal akibat belanja negara yang bergerak lebih cepat dibanding penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah optimistis peningkatan penerimaan pajak dapat membantu menjaga keseimbangan fiskal ke depan.
