Deadline – Kebijakan dana desa dipotong untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai memicu kekhawatiran di daerah. Pemerintah pusat menetapkan 58,03 persen dana desa dialihkan untuk program tersebut melalui PMK Nomor 7/2026. Total anggaran yang digeser mencapai Rp 34,57 triliun secara nasional.
Dana desa dipotong ini langsung berdampak pada rencana pembangunan desa. Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengaku belum menerima penjelasan teknis rinci soal mekanisme pengalihan anggaran. Meski begitu, pemerintah daerah tetap menyatakan dukungan terhadap program KDMP.
“Selama ini kami support agar KDMP bisa berjalan di setiap kawasan,” kata Haris.
KDMP dipandang sejalan dengan program pemerintah pusat untuk membangun ekonomi dari desa. Program ini juga masuk dalam visi besar pembangunan nasional berbasis desa.
Namun, dana desa dipotong membawa konsekuensi nyata. Haris menegaskan, pembangunan infrastruktur dasar desa terancam terhambat. Keluhan dari pemerintah desa mulai muncul dan disampaikan ke pemerintah kabupaten.
“Pasti berpengaruh pada program desa. Keluhan pemerintah desa sudah sampai ke kami,” tegasnya.
Dampak paling terasa muncul pada sektor infrastruktur. Jalan desa yang rusak atau tidak terbangun akan mengganggu distribusi hasil produksi. Kondisi ini bisa menekan harga jual komoditas pangan di tingkat petani.
“Kalau jalan rusak, harga kentang bisa turun. Distribusi terganggu. Wisata dan industri juga ikut terdampak,” jelas Haris.
Situasi ini menunjukkan hubungan langsung antara kualitas infrastruktur dan ekonomi desa. Jalan yang buruk membuat biaya distribusi naik. Akibatnya, harga jual di tingkat petani turun karena akses pasar terbatas.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo mencoba mengantisipasi dampak tersebut. Pemkab menyiapkan dana afirmasi sebesar Rp 100 juta per desa. Dana ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur ringan seperti jalan paving.
“Minimal ini bisa membantu desa untuk tetap membangun infrastruktur dasar,” ujar Haris.
Selain itu, desa didorong memperkuat Pendapatan Asli Desa atau PADes. Pemerintah daerah meminta kepala desa mulai berpikir kreatif dan mencari sumber pendapatan baru.
“Desa harus mulai mandiri. PADes harus dibangun agar tidak tergantung penuh pada dana pusat,” katanya.
Pemkab juga membuka peluang mencari dukungan dari pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan agar pembangunan desa tidak terhenti akibat perubahan kebijakan.
“Kami akan cari solusi, termasuk membangun jaringan ke pusat agar program pembangunan tetap turun ke daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, pemerintah daerah fokus menjaga penyerapan dana desa tetap berjalan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyebut, anggaran yang diterima saat ini masih bersifat reguler.
Alokasi untuk KDMP belum dijelaskan secara teknis oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah memilih menunggu kejelasan sambil tetap menjalankan program yang ada.
“Kami masih menunggu rincian teknis. Untuk sekarang, desa menerima anggaran reguler,” kata Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati.
Pemkab Pasuruan mendorong percepatan penyerapan dana desa tahap pertama. Seluruh camat sudah diminta mengawal proses ini sejak pertengahan Maret.
Langkah ini bertujuan agar pembangunan desa tidak terhambat. Pemerintah desa juga diminta tetap mengikuti regulasi dari kementerian terkait.
DPMD membuka ruang konsultasi bagi desa. Tujuannya agar perencanaan tetap berjalan meski ada perubahan kebijakan dari pusat.
“Desa harus menyesuaikan anggaran dengan prioritas. Pembangunan harus tetap berjalan,” tegas Eka.
Kebijakan dana desa dipotong untuk KDMP kini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan desa. Di satu sisi, program ekonomi desa didorong. Di sisi lain, kebutuhan dasar seperti infrastruktur tetap harus dijaga agar roda ekonomi tidak terganggu.
