Deadline – Pakar Hukum Tata Negara dari STIH Jentera, Bivitri Susanti, mengaku tidak terkejut dengan laporan Majalah The Economist yang menyebut Indonesia kini dipimpin oleh presiden yang boros dan otoriter.
Dua laporan tersebut terbit pada 14 Mei 2026 dengan judul “Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy” dan “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country is on a Risky Path”. Kedua artikel itu menyoroti kondisi ekonomi, demokrasi, hingga arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bivitri, isi laporan itu sebenarnya sudah lama dibahas sejumlah media nasional dan pengamat politik di Indonesia. Namun, kali ini kritik datang dari media internasional yang memiliki jangkauan pembaca lebih luas.
Ia menilai publik dunia akhirnya mendapat gambaran lain mengenai kondisi Indonesia yang berbeda dari narasi resmi pemerintah saat melakukan kunjungan luar negeri.
Bivitri juga menyebut penulis asing lebih sulit ditekan dibanding media lokal di Indonesia. Ia menyinggung kasus intimidasi terhadap media dan kritik publik yang pernah terjadi sebelumnya.
Menurut dia, laporan The Economist menjadi penting karena ditulis dalam Bahasa Inggris sehingga dapat dibaca kalangan internasional, termasuk investor asing dan pengamat ekonomi global.
Bivitri turut menyoroti pernyataan Prabowo dalam sejumlah lawatan luar negeri yang disebut sering menggambarkan program pemerintah berjalan sukses, termasuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Di sisi lain, ia pesimistis laporan tersebut akan mendorong perubahan besar dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia sudah berada dalam situasi yang serius.
Salah satu poin yang disorot The Economist adalah kondisi fiskal Indonesia. Majalah itu menilai pengeluaran negara semakin tidak terkendali.
Pada 2025, defisit fiskal Indonesia disebut mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Angka itu mendekati batas maksimal 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Selain isu ekonomi, laporan tersebut juga menyoroti kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. The Economist menyebut pemerintahan Prabowo memiliki kecenderungan otoriter dan tidak demokratis.
Majalah itu bahkan menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Andrie diketahui aktif mengkritik perluasan peran TNI dalam urusan sipil.
Bivitri menilai persoalan tersebut bukan lagi masalah kecil. Ia menyebut langkah kosmetik atau simbolis tidak akan cukup memperbaiki situasi nasional yang dinilai sudah memburuk.
Ia juga menyinggung isu penempatan kerabat Presiden di lembaga negara. Menurutnya, bila ada respons pemerintah, kemungkinan hanya sebatas langkah kecil yang tidak menyentuh akar persoalan.
Ketika ditanya dampak laporan The Economist terhadap investasi asing, Bivitri menilai pengaruhnya tidak terlalu besar. Menurut dia, investor internasional memiliki sistem riset sendiri sebelum menanamkan modal di suatu negara.
Ia mengatakan calon investor biasanya mendapat masukan dari konsultan ekonomi, kedutaan besar, hingga kamar dagang internasional sebelum mengambil keputusan investasi.
Karena itu, Bivitri menegaskan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai melemah bukan disebabkan artikel The Economist. Ia menyebut laporan tersebut hanya menjadi ringkasan kondisi Indonesia bagi publik internasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, memberikan pembelaan terhadap kebijakan pemerintah.
Fahri menilai kritik The Economist terhadap program Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat terlalu berfokus pada pendekatan akuntansi jangka pendek.
Menurut dia, program sosial besar yang dijalankan pemerintahan Prabowo merupakan investasi pembangunan manusia untuk masa depan Indonesia.
Fahri juga memperkenalkan istilah “Prabowonomics” sebagai konsep ekonomi yang disebut menjadi gagasan khas Prabowo Subianto.
Ia menilai pemberian makanan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting.
Menurut Fahri, kebijakan fiskal pemerintah tetap dijalankan secara disiplin, namun menggunakan pendekatan ekspansif yang terukur agar pertumbuhan ekonomi tetap bergerak.
