Deadline – Gelombang penolakan datang dari sejumlah platform digital setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Muhammad Qodari, menyebut adanya langkah merangkul “new media” untuk memperluas komunikasi publik pemerintah.
Pernyataan itu memicu reaksi cepat dari berbagai akun media digital yang selama ini dikenal dekat dengan audiens muda dan komunitas internet. Mereka menegaskan tidak memiliki kerja sama resmi dengan pemerintah dan tetap menjaga independensi editorial.
Isu ini bermula usai pertemuan antara Bakom dan perwakilan Indonesia New Media Forum atau INMF di Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Mei. Dalam konferensi pers, Qodari menjelaskan pemerintah ingin memperluas jangkauan informasi publik melalui platform digital yang memiliki pengaruh besar di media sosial.
Menurut Qodari, media baru saat ini memiliki kekuatan besar dalam membentuk arus informasi publik. Ia menyebut total pengikut berbagai platform itu bisa mencapai ratusan juta dengan jumlah tayangan miliaran setiap bulan.
Namun, sehari setelah pernyataan tersebut muncul, sejumlah akun media digital langsung mengunggah klarifikasi di Instagram.
Salah satu yang paling tegas adalah USS Feeds. Melalui akun Instagram @ussfeeds, mereka menyatakan tidak pernah menghadiri agenda bersama Bakom maupun membuat kesepakatan apa pun dengan pemerintah.
USS Feeds menegaskan independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik adalah nilai utama yang tidak bisa ditawar.
Pernyataan serupa datang dari Bapak-Bapak ID. Mereka mengaku tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan membantah menjadi anggota INMF.
“Kami sama sekali tidak terlibat,” tulis akun itu dalam klarifikasi di media sosial.
Penolakan juga muncul dari Pandemic Talks. Platform tersebut menegaskan keterlibatan dalam INMF hanya sebatas membangun jejaring antar pelaku media baru, bukan bentuk perekrutan pemerintah.
Pandemic Talks menyebut mereka tetap menjunjung nilai independensi dan kemanusiaan dalam memproduksi konten.
Hal yang sama dilakukan Folkative. Mereka membantah adanya kerja sama resmi dengan Bakom maupun pemerintah.
Folkative bahkan menegaskan mereka bukan mitra resmi pemerintah dan akan tetap menjaga independensi platform.
Di tengah polemik itu, akun resmi Indonesia New Media Forum juga mengeluarkan empat poin pernyataan sikap.
INMF menyebut daftar media yang beredar di publik hanya merupakan pemetaan ekosistem media digital, bukan daftar anggota resmi forum tersebut.
Forum itu juga menegaskan belum membuka pendaftaran anggota secara formal dan belum menjalin kemitraan dengan pihak mana pun.
“Independensi adalah aset utama media baru,” tulis akun @inmf.id.
Dalam penjelasannya, Qodari menggambarkan INMF sebagai wadah kolaborasi berbagai platform digital yang dulu dikenal sebagai “homeless media” dan kini berkembang menjadi media baru dengan segmentasi khusus.
Daftar platform yang disebut antara lain Indozone, Dagelan, Indomusikgram, GNFI, Kok Bisa, hingga Goodstats.
Pemerintah menilai kolaborasi dengan media baru dapat membuat penyampaian informasi lebih efektif karena bahasa yang digunakan lebih dekat dengan generasi digital.
Pandangan itu juga disorot oleh Wasisto Raharjo Jati dari BRIN. Menurutnya, langkah pemerintah merangkul media baru bertujuan meningkatkan keterikatan antara pemerintah dan warganet.
Ia menilai pendekatan tersebut punya sisi positif karena informasi kebijakan dapat dikemas lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Namun, Wasisto mengingatkan adanya risiko besar bagi media digital yang selama ini tumbuh karena karakter kontennya yang spesifik.
Media dengan fokus gaya hidup, hiburan, komunitas, atau ilmu pengetahuan dinilai bisa kehilangan kedekatan dengan audiens jika terlalu sering memuat konten pemerintah.
Menurut Wasisto, publik media sosial saat ini semakin kritis terhadap informasi resmi negara. Karena itu, media baru berada dalam posisi dilematis antara menjaga idealisme audiens dan memenuhi kebutuhan komunikasi pemerintah.
Ketegangan ini memperlihatkan satu hal penting. Di era media digital, kekuatan terbesar platform bukan hanya jumlah pengikut, tetapi tingkat kepercayaan publik.
Saat kepercayaan itu dipertanyakan, klarifikasi cepat menjadi cara utama media baru mempertahankan identitas mereka di tengah tarik-menarik kepentingan komunikasi politik dan independensi editorial.
