Deadline – Operasi militer di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu tudingan serius pelanggaran hak asasi manusia. Belasan warga dilaporkan tewas dalam operasi yang berlangsung pada 14 April 2026. Aparat TNI menyebut sasaran operasi adalah kelompok TPNPB-OPM. Namun hasil investigasi kelompok sipil dan kesaksian warga menyatakan korban justru berasal dari kalangan sipil, termasuk perempuan hamil dan anak-anak.
Operasi militer Puncak Papua ini kembali memperlihatkan kerasnya konflik di Tanah Papua. Di tengah pengerahan pasukan yang terus bertambah, suara gereja, aktivis HAM, akademisi, hingga warga sipil terus meminta penghentian pendekatan keamanan.
Drone Terbang, Warga Mulai Ketakutan
Kabar pertama mengenai operasi militer di Kembru diterima Pendeta Ronald Rischard Tapilattu sekitar 14 April 2026. Relawan dari Gereja Injili di Indonesia dan Gereja Kemah Injil Indonesia melaporkan adanya penembakan massal terhadap warga sipil.
Ronald kemudian menghubungi jaringan gereja di Papua dan mengumpulkan informasi dari lapangan. Menurut kesaksian yang ia terima, aparat mulai masuk ke Distrik Kembru sejak 12 April 2026. Drone terlihat terbang rendah di atas kampung-kampung pengungsian.
Distrik Kembru diketahui menjadi lokasi berkumpulnya warga yang sebelumnya mengungsi dari konflik di wilayah pegunungan Papua. Di lokasi itu terdapat beberapa kampung yang dihuni masyarakat sipil.
Warga mulai cemas ketika drone terus melakukan pengintaian. Situasi berubah menjadi mencekam saat aparat melakukan penyisiran pada dini hari 14 April 2026.
Serangan Subuh yang Berujung Kematian
Menurut laporan Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, operasi dimulai sekitar pukul 05.00 WIT. Aparat yang disebut berasal dari Satgas Habema bergerak dalam tujuh komando berbeda menuju sejumlah kampung di Kembru.
Kesaksian warga menyebut ledakan lebih dulu terdengar dari udara. Setelah itu terdengar rentetan tembakan dari darat.
Emerson Wonda menyebut operasi berlangsung serentak dari udara dan darat.
Warga yang sedang tidur panik dan berlarian mencari perlindungan. Banyak yang menuju gereja atau masuk ke hutan tanpa membawa barang apa pun.
Tim investigasi mencatat operasi berlangsung sekitar tujuh jam, mulai pagi hingga siang hari.
Belasan Warga Jadi Korban
Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak mencatat 11 warga sipil meninggal dunia, termasuk bayi dalam kandungan. Delapan orang mengalami luka-luka dan satu lainnya dinyatakan hilang.
Korban meninggal di antaranya Kikungge Walia, perempuan 50 tahun yang disebut terkena ledakan granat di sekujur tubuh. Korban lain, Inikiwewo Walia, tewas akibat peluru yang menembus dada hingga tulang belakang.
Seorang anak berusia tiga tahun bernama Penditon Walia ikut terluka akibat tembakan di bagian kaki dan hidung.
Gelombang pengungsian pun meluas hingga ke Distrik Magebume dan Pogoma. Ribuan warga meninggalkan rumah mereka dan bertahan hidup di hutan dengan kondisi kekurangan makanan dan air bersih.
Warga Bantah Ada OPM di Lokasi
Seorang warga selamat bernama Yosina Kogoya membantah keberadaan anggota TPNPB-OPM di Kembru saat operasi berlangsung.
Menurut Yosina, warga memang pernah didatangi kelompok bersenjata yang meminta makanan. Namun pada hari penyerangan, ia menegaskan yang datang dan menembaki warga adalah aparat TNI.
Yosina mengaku mendengar suara tembakan saat baru bangun tidur dan hendak membuat api di dapur karena udara dingin. Ia lalu menarik keluarganya untuk melarikan diri.
Kesaksian serupa juga disampaikan relawan gereja yang menyebut tidak terjadi kontak tembak sebelum operasi dilakukan.
Komnas HAM Turun Tangan
Komnas HAM mengecam jatuhnya korban sipil dalam operasi penindakan di Papua. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengatakan tim investigasi telah turun ke lapangan.
Komnas HAM menemukan sekitar sembilan korban meninggal. Jika dua janin dalam kandungan ikut dihitung, jumlah korban menjadi 11 orang.
Komnas HAM juga mengumpulkan 35 selongsong peluru untuk diuji secara balistik. Selain itu, lembaga tersebut meminta penjelasan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III mengenai jalannya operasi.
Menurut keterangan TNI kepada Komnas HAM, operasi dilakukan setelah TPNPB-OPM menyerang aparat dan menembaki helikopter TNI.
Namun Komnas HAM menegaskan ada persoalan yang harus dijawab aparat keamanan karena korban meninggal muncul saat operasi berlangsung.
TNI Klaim Lindungi Warga Sipil
Kepala Penerangan Satgas Koops TNI Habema, Wirya Arthadiguna, membantah operasi menyasar warga sipil.
Menurut TNI, pasukan datang setelah menerima laporan masyarakat mengenai keberadaan TPNPB-OPM di Kembru. Saat aparat tiba, kelompok bersenjata disebut langsung menembaki pasukan sehingga kontak senjata tidak terhindarkan.
TNI mengklaim empat anggota TPNPB-OPM tewas dalam operasi tersebut. Aparat juga mengaku menyita dua senjata api, peluru, busur, dan anak panah.
Sementara Panglima Kogabwilhan III, Lucky Avianto, menyatakan keselamatan warga sipil menjadi prioritas utama dalam setiap operasi.
Papua Dinilai Semakin Termiliterisasi
Peneliti militer dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menilai pengerahan aparat ke Papua saat ini jauh lebih besar dibanding masa pemerintahan sebelumnya.
Menurut riset yang ia susun bersama jurnalis Fahri Salam, jumlah tentara dan polisi organik di Papua mencapai lebih dari 83 ribu personel. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding estimasi anggota TPNPB-OPM yang sekitar 1.438 orang.
Pemerintah juga terus menambah struktur militer di Papua, termasuk pembangunan Kodam baru dan pembentukan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan.
Made menyebut pendekatan keamanan di Papua kini terbagi menjadi dua jalur, yaitu penegakan hukum melalui Satgas Cartenz dan operasi tempur melalui Satgas Habema.
Ia menilai pola operasi Habema mirip operasi kontragerilya era Orde Baru di Aceh dan Timor Leste, meski Papua tidak pernah ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer.
Dialog Dinilai Jalan yang Terus Diabaikan
Dosen sejarah Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray, menilai akar konflik Papua tidak akan selesai selama pemerintah hanya mengandalkan pendekatan keamanan.
Bernarda menyebut empat masalah utama Papua adalah integrasi, pelanggaran HAM, peminggiran penduduk, dan kegagalan pembangunan.
Menurutnya, ruang dialog yang diminta masyarakat Papua justru tidak difasilitasi pemerintah pusat.
Data Dewan Gereja Papua per April 2026 menunjukkan jumlah pengungsi akibat konflik di Papua telah mencapai lebih dari 107 ribu orang.
Suara Gereja: “Sampai Kapan Nyawa Berguguran?”
Pastor Amandus Rahadat menjadi salah satu tokoh gereja yang terus bersuara mengenai konflik Papua.
Dalam khotbahnya, Amandus mengkritik pendekatan keamanan yang menurutnya hanya melahirkan korban sipil baru.
Ia menyinggung anak-anak Papua yang menjadi korban peluru, serta rasa takut yang terus hidup di tengah masyarakat.
Setelah menyampaikan kritik itu, Amandus mengaku mendapat telepon misterius dan merasa diawasi aparat. Rumahnya bahkan sempat didatangi tentara berseragam lengkap.
Meski begitu, ia tetap meminta pemerintah membuka dialog sebagai jalan penyelesaian konflik.
“ Sampai kapan kita akan membiarkan anak manusia berguguran di Papua?” ujarnya.
