Deadline – Kritik DPR soal ABS kembali mencuat. Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai kinerja pembantu Presiden Prabowo Subianto masih diwarnai perilaku “asal bapak senang” atau ABS.
Azis menyebut banyak laporan pemerintah terlihat rapi di atas kertas, tetapi tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ia meminta pola kerja seperti ini dihentikan.
“Negara ini tidak membutuhkan laporan yang indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan,” kata Azis, Kamis (9/4/2026).
Data Ekonomi Kuat, Realitas Rakyat Berbeda
Kondisi ekonomi Indonesia di tingkat makro dinilai masih stabil. Azis memaparkan cadangan devisa mencapai sekitar 151,9 miliar dolar AS. Rasio utang dan defisit fiskal juga tetap di bawah batas aman 3 persen.
Namun, ia menilai kondisi di lapangan tidak sejalan dengan data tersebut.
Konsumsi kelas menengah mulai tertahan. Banyak pelaku UMKM tidak berkembang. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laporan dan realitas.
Azis menegaskan, tantangan utama pemerintah bukan lagi membuat kebijakan, tetapi menjalankan kebijakan secara jujur dan terbuka.
Rapat Pemerintah Diminta Lebih Jujur
Transparansi pelaksanaan kebijakan jadi sorotan utama. Azis meminta setiap rapat koordinasi kementerian tidak hanya berisi klaim keberhasilan.
Ia menilai pemerintah harus berani mengungkap hambatan di lapangan agar solusi bisa ditemukan.
“Biasakan menyampaikan kesulitan yang memerlukan terobosan, bukan hanya angka keberhasilan,” ujar Azis.
Klaim Pengungsi Aceh Picu Kontroversi
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pemulihan bencana di Aceh juga menuai kritik. Ia menyebut setelah empat bulan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian.
Fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda.
Warga Desa Sekumur, Aceh Tamiang, bernama Waracantika menyatakan banyak pengungsi masih tinggal di tenda karena hunian sementara belum tersedia.
“Kami masih menggunakan tenda, hunian sementara belum ada. Hanya sekitar 5 persen, itu pun belum beratap,” ujarnya melalui media sosial, dikutip Selasa (24/3/2026).
Ia meminta pemerintah turun langsung melihat kondisi warga, bukan hanya menerima laporan.
Program Makan Gratis Juga Disorot
Laporan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melaporkan kebutuhan logistik yang sangat besar.
Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut membutuhkan satu ekor sapi per hari. Dengan target 19.000 dapur, berarti 19.000 ekor sapi harus disiapkan setiap hari.
Untuk menu lain seperti lele, satu dapur membutuhkan sekitar 3.000 ekor dalam sekali masak.
Skala kebutuhan ini menunjukkan tantangan besar dalam penyediaan pangan nasional.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Isu transparansi pemerintah dinilai sangat penting. Azis mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup jika tidak disertai kejujuran dalam pelaksanaan.
Ia juga menyinggung maraknya hoaks yang menyebut ekonomi Indonesia runtuh. Menurutnya, klaim tersebut tidak sesuai data.
Namun, ia menegaskan kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah terbuka terhadap kondisi nyata.
“Jika stabilitas tidak diikuti kejujuran, itu hanya menunda masalah,” kata Azis.
