Deadline – Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya merupakan saran Presiden Prabowo Subianto.
Syahganda menegaskan, Presiden Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Syahganda, pandangan hukum Presiden dalam persoalan tersebut lebih tepat merujuk pada penjelasan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas).
“Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda di Jakarta.
Pernyataan tersebut muncul setelah Gibran mengungkapkan rencananya menempuh sejumlah langkah hukum terkait polemik dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan.
Gibran Ingin Mundur dari Jabatan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
Keinginan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Sebelum melepas jabatannya, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu berencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Selain itu, Gibran berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangannya di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Gibran mengklaim bahwa langkah hukum tersebut merupakan saran dari Presiden Prabowo.
Namun, pernyataan itu kemudian dibantah Syahganda. Ia menilai Presiden tidak mungkin memberikan arahan yang bertentangan dengan pandangan hukum yang disampaikan Yusril sebagai Menko Kumham Imipas.
Yusril Sebut Gibran Tidak Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Gibran tidak dapat membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Yusril menjelaskan, persoalan tersebut sudah mendapatkan putusan Mahkamah Agung. Dalam putusan itu, surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK.
Alasannya, Gibran bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara yang sebelumnya diperiksa Mahkamah Agung.
Perkara tersebut melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sebagai pihak tergugat.
Gibran juga tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi selama proses persidangan berlangsung.
Kondisi tersebut membuat Gibran kehilangan kesempatan untuk menggunakan upaya hukum lanjutan dalam perkara yang sama.
Putusan MK dan MA Jadi Dasar Polemik Ijazah Gibran
Polemik dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan.
Bukti tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.
Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu kemudian menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Sejumlah Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Persoalan putusan MK dan MA juga memunculkan langkah politik di DPR RI.
Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi partai politik mulai menginisiasi penggunaan hak menyatakan pendapat.
Langkah tersebut berpotensi membawa persoalan Gibran ke proses politik yang lebih serius, termasuk kemungkinan pemakzulan dari jabatan Wakil Presiden.
Dengan munculnya perbedaan pernyataan antara Gibran dan Syahganda mengenai arahan Presiden Prabowo, polemik ini kembali berkembang.
Persoalan tersebut kini mencakup perdebatan mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran, kekuatan putusan pengadilan, serta kemungkinan proses politik di DPR RI.
