Deadline – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah yayasan mitra. Dalam pengusutan kasus ini, muncul dugaan bahwa para tersangka, termasuk Dadan dan sejumlah pihak lainnya, memperoleh keuntungan miliaran rupiah melalui yayasan yang terafiliasi dengan mereka.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaiman, mengungkapkan bahwa penyidik sedang mendalami dugaan keterlibatan yayasan yang dijadikan sarana untuk melakukan berbagai praktik melawan hukum. Dugaan tersebut mencakup jual beli izin SPPG, penyalahgunaan insentif operasional, hingga pengelembungan anggaran pengadaan barang.
Menurut Syarief, sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG diduga memiliki hubungan dengan pejabat atau pegawai Badan Gizi Nasional (BGN). Yayasan-yayasan tersebut disebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra, namun tetap berhasil lolos dalam proses penunjukan.
Dadan dan pihak lain yang diduga terafiliasi dengan yayasan tersebut disebut memperoleh keuntungan melalui mekanisme yang saat ini masih didalami penyidik. Kejagung menemukan indikasi adanya pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal mitra BGN sehingga yayasan tertentu dapat memperoleh status sebagai mitra resmi.
Dari status tersebut, yayasan-yayasan yang terpilih diduga menerima insentif operasional dalam jumlah sangat besar. Kejagung menyebut nilai insentif yang diterima dapat mencapai miliaran rupiah setiap hari. Sejumlah yayasan penerima insentif tersebut diduga terafiliasi dengan DH, SS, dan LP.
Pengamat dari Transparency International Indonesia (TII), Agus, melihat setidaknya ada dua kemungkinan pola yang digunakan dalam dugaan praktik tersebut.
Kemungkinan pertama adalah para tersangka memiliki atau mengendalikan yayasan yang mengelola dapur SPPG secara langsung. Pengelolaan itu bisa dilakukan menggunakan nama pribadi maupun melalui pihak lain. Jika pola ini terjadi, keuntungan yang diperoleh yayasan diduga mengalir langsung kepada para tersangka.
Kemungkinan kedua adalah adanya praktik suap balik atau kickback. Dalam skema ini, pihak yang memiliki kewenangan diduga menerima imbalan dari kelompok pengusaha atau pengelola yayasan sebagai balas jasa karena telah membantu mereka mendapatkan proyek atau status sebagai mitra SPPG.
Agus menilai pola kickback menjadi salah satu kemungkinan yang perlu didalami secara serius oleh penyidik. Untuk membuktikannya, Kejagung perlu menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengurus yayasan yang menerima manfaat dari penunjukan tersebut.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memperlihatkan adanya dugaan keterkaitan antara yayasan mitra dengan berbagai kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dari 102 yayasan yang ditelusuri, sebanyak 28 yayasan diduga terkait partai politik.
Selain itu, 18 yayasan diduga terafiliasi dengan kalangan pebisnis, sementara 12 yayasan diduga memiliki hubungan dengan birokrasi pemerintahan. ICW juga menemukan sembilan yayasan yang diduga terkait kelompok pendukung pemilihan presiden.
Penelusuran tersebut juga menemukan tujuh yayasan yang diduga berhubungan dengan orang dekat pemerintah daerah, enam yayasan yang diduga terkait unsur militer, serta empat yayasan yang diduga memiliki hubungan dengan mantan penyelenggara negara.
Yang menjadi perhatian, terdapat pula dua yayasan yang diduga memiliki afiliasi dengan unsur kepolisian dan kejaksaan. Dua yayasan tersebut disebut menguasai ribuan dapur dalam program SPPG.
Temuan-temuan itu kini menjadi bagian penting dalam penyelidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung untuk mengungkap dugaan praktik korupsi dan aliran dana yang menguntungkan pihak-pihak tertentu melalui program SPPG.
