Deadline – Kebohongan Donald Trump terkait ancaman senjata nuklir Iran akhirnya terungkap. Fakta terbaru dari intelijen Amerika Serikat justru membantah klaim yang selama ini digunakan sebagai dasar tindakan militer terhadap Teheran.
Pernyataan mengejutkan datang dari Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, dalam kesaksian tertulisnya di hadapan Komite Intelijen Senat pada Rabu (18/3/2026). Ia menegaskan bahwa program pengayaan nuklir Iran telah dihancurkan sejak operasi militer sebelumnya.
Dalam dokumen tersebut, Gabbard menyebut bahwa Operasi Midnight Hammer pada Juni 2025 berhasil melumpuhkan total kemampuan pengayaan nuklir Iran. Ia bahkan menegaskan tidak ada upaya dari Iran untuk membangun kembali program tersebut sejak saat itu.
“Program pengayaan nuklir Iran telah dilenyapkan. Sejak itu, tidak ada upaya untuk mencoba membangun kembali kemampuan mereka,” tulis Gabbard dalam kesaksiannya.
Namun, situasi menjadi janggal ketika Gabbard tidak mengulang pernyataan tersebut secara langsung di depan publik. Saat ditekan oleh senator dari Partai Demokrat, ia mengaku belum membaca keseluruhan isi kesaksiannya, tetapi juga tidak menyangkal isi dokumen tersebut.
Klaim Donald Trump Bertolak Belakang
Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Iran berada di ambang memiliki senjata nuklir. Ia bahkan menyebut ancaman tersebut sebagai alasan utama di balik serangan militer bersama Israel pada 28 Februari.
Setelah pengeboman pada Juni 2025, Trump juga mengklaim bahwa seluruh fasilitas nuklir Iran telah hancur total. Namun dalam konflik terbaru, ia kembali menyebut Iran hanya tinggal beberapa minggu lagi memiliki bom nuklir.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan penilaian intelijen terbaru serta laporan dari badan pengawas nuklir PBB dan mayoritas pengamat internasional, yang tidak menemukan bukti bahwa Iran berada di ambang memiliki senjata nuklir.
Negosiasi dan Perbedaan Intelijen
Fakta lain yang memperkuat keraguan terhadap klaim Trump adalah kondisi saat itu. Iran diketahui masih terlibat dalam proses negosiasi nuklir dengan utusan AS.
Meski demikian, Direktur CIA John Ratcliffe memberikan pandangan berbeda. Ia menilai Iran tidak memiliki niat serius untuk melanjutkan negosiasi tersebut, sehingga tetap dianggap sebagai ancaman strategis.
Perbedaan tajam antar pejabat intelijen ini memicu ketegangan di dalam pemerintahan AS sendiri.
Gejolak Internal dan Pengunduran Diri
Dampak dari perbedaan penilaian tersebut berujung pada gejolak internal. Salah satu pejabat senior, Joseph Kent, memilih mengundurkan diri sebagai bentuk protes.
Kent menyatakan bahwa Iran tidak menimbulkan “ancaman yang segera terjadi”. Ia juga menuding keputusan militer yang diambil Trump dipengaruhi oleh tekanan dari Israel serta pemberitaan media.
Kritik Keras dari Oposisi
Dari kubu oposisi, kritik tajam dilontarkan oleh Senator Demokrat Michael Bennet. Ia menilai kebijakan Trump bertolak belakang dengan janji kampanyenya sendiri.
“Trump mengatakan Amerika bukan polisi dunia. Tapi sekarang justru bertindak sebagai polisi, hakim, juri, sekaligus algojo,” tegas Bennet.
Kesimpulan: Narasi yang Dipertanyakan
Terungkapnya perbedaan antara klaim politik dan laporan intelijen membuat narasi ancaman nuklir Iran semakin dipertanyakan. Fakta yang muncul menunjukkan bahwa keputusan besar seperti aksi militer bisa saja didasarkan pada informasi yang tidak sepenuhnya akurat.
Situasi ini sekaligus membuka kembali perdebatan global tentang transparansi intelijen, legitimasi tindakan militer, serta dampaknya terhadap stabilitas dunia.
