Deadline – Program MBG menjadi keluhan utama warga Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan karena anggran dipangkas. Program makan bergizi gratis (MBG) dinilai menggerus dana desa yang selama ini dipakai untuk pembangunan dasar.
Warga merasakan dampak langsung. Jalan desa yang direncanakan belum terbangun. Fasilitas umum tertunda. Program prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak berjalan.
Ashar, warga Desa Labbo, menyebut kondisi ini muncul setelah program MBG berjalan. Ia menilai anggaran desa berkurang signifikan. Padahal desa masih bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan dasar.
“Sejak ada MBG, anggaran desa berkurang. Pembangunan seperti jalan dan fasilitas lainnya ikut tertahan,” kata Ashar dalam Diskusi Publik Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada 4 Mei 2026.
Infrastruktur Tertahan, Distribusi Hasil Tani Terganggu
Pemangkasan anggaran desa karena program MBG berdampak pada sektor pertanian. Infrastruktur yang tidak selesai membuat distribusi hasil tani terganggu. Akses jalan menjadi masalah utama bagi petani.
Ashar menyebut sejumlah program prioritas tidak terealisasi. Kebutuhan dasar warga desa, terutama akses transportasi hasil panen, tidak terpenuhi. Kondisi ini memukul aktivitas ekonomi warga.
Harga Pangan Naik, Warga Makin Tertekan
MBG pangkas anggaran desa juga diikuti kenaikan harga pangan. Warga mengaku biaya makan sehari-hari meningkat. Situasi ini mempersempit ruang ekonomi keluarga desa.
Ketua RT Desa Labbo, Rahmad Saldi Asiddiq, menyebut sempat terjadi kelangkaan bahan pokok. Ayam dan beras sulit didapat. Pasokan lebih dulu terserap untuk kebutuhan MBG dengan harga lebih tinggi.
“Beras susah didapat karena sudah dibeli lebih dulu untuk MBG dengan harga lebih tinggi,” kata Saldi.
Aparat Desa Terlibat, Warga Bingung Mengadu
Pemangkasan anggaran gara-gara program MBG memunculkan persoalan lain. Saldi menilai fungsi pengawasan melemah karena sebagian aparat desa terlibat dalam program MBG.
Ia menyebut ada aparat yang memiliki dapur MBG atau ikut dalam pelaksanaan program. Kondisi ini membuat warga kesulitan mencari saluran pengaduan.
“Kalau semua terlibat, masyarakat mau mengadu ke siapa?” ujarnya.
Dampak Ikutan ke Pendidikan
Program MBG diduga juga berdampak pada bantuan pendidikan. Saldi menerima keluhan soal hilangnya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menduga hal ini berkaitan dengan penyesuaian data kesejahteraan di tengah efisiensi anggaran.
Keluhan ini menambah tekanan bagi keluarga desa yang sebelumnya mengandalkan bantuan pendidikan untuk anak.
Warga Minta Evaluasi Skema MBG
Pemangakasan anggaran ini mendorong warga meminta evaluasi. Mereka berharap pemerintah pusat meninjau ulang skema pendanaan Program MBG.
Warga ingin pembangunan desa tetap berjalan. Infrastruktur dasar dinilai mendesak karena langsung berkaitan dengan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kalau desa tidak dibangun, masyarakat yang paling terdampak,” kata Saldi.
