Deadline – Ajakan menggulingkan Presiden Prabowo Subianto berbuntut hukum. Pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan.
Laporan diajukan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Dokumen tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 April 2026.
Polisi membenarkan laporan masuk. Kabid Humas Budi Hermanto menyatakan laporan diterima pada Rabu malam sekitar pukul 21.30 WIB. Kasus ini mengacu pada Pasal 246 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghasutan.
Pasal tersebut mengatur sanksi pidana hingga 4 tahun penjara atau denda kategori V bagi setiap orang yang menghasut untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan.
Sumber laporan berasal dari pernyataan di acara publik. Robina menjelaskan, ucapan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi disampaikan dalam acara halalbihalal di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur pada 31 Maret 2026.
Menurut pelapor, pernyataan itu tidak lagi sekadar opini. Ia menilai ucapan tersebut sudah masuk kategori pidana karena berpotensi memicu kegaduhan dan perpecahan.
Aliansi Masyarakat Jakarta Timur juga meminta polisi segera mengusut kasus ini secara tuntas.
Video pernyataan Saiful Mujani memicu polemik. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Saiful menyebut opsi menjatuhkan Prabowo sebagai jalan yang mungkin dilakukan. Ia menilai pendekatan formal seperti impeachment tidak akan berjalan.
Pernyataan itu kemudian memicu reaksi luas dan menjadi dasar pelaporan.
Saiful Mujani menanggapi santai laporan tersebut. Ia menyebut pelaporan adalah langkah sah. Namun ia menegaskan bahwa pernyataannya berada dalam ranah opini masyarakat sipil.
Saiful berpendapat, perbedaan pandangan seharusnya dijawab dengan kritik, bukan proses hukum. Ia juga menyatakan bahwa pelibatan aparat dalam urusan opini politik dapat berdampak pada demokrasi.
Istana tidak memberi respons panjang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengaku belum melihat pernyataan tersebut secara langsung.
Ia menegaskan pemerintah saat ini fokus pada pekerjaan strategis yang lebih besar.
