Deadline – Sorotan terhadap pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. DPR menilai ada kejanggalan dalam proyek bernilai Rp1,39 triliun tersebut. Salah satu yang dipertanyakan adalah kesiapan pihak distributor yang disebut belum memiliki kantor, namun proyek tetap berjalan.
Isu ini mencuat di tengah upaya pemerintah memperkuat program gizi nasional. Alih-alih fokus pada manfaat program, perhatian publik justru tertuju pada tata kelola anggaran dan transparansi kebijakan.
Motor Listrik MBG Dipertanyakan DPR
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menyoroti proses pengadaan motor listrik yang dinilai tidak sinkron. Ia menyebut adanya perbedaan informasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, rencana pengadaan sempat ditolak oleh Menteri Keuangan. Namun proyek tetap berjalan hingga unit motor sudah masuk ke Indonesia.
“Informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN saling bertolak belakang. Ini harus diluruskan,” ujarnya.
Pengadaan ini menggunakan anggaran tahun 2025. Namun realisasi barang baru terjadi pada Mei 2026. Kondisi ini memicu pertanyaan soal mekanisme pengadaan dan kepatuhan terhadap aturan keuangan negara.
Harga Lebih Mahal dan Risiko Kerugian Negara
Pulung juga menyoroti dugaan harga motor listrik yang lebih tinggi dibanding produk sejenis di pasar. Ia menilai hal ini berpotensi merugikan negara jika tidak dijelaskan secara terbuka.
Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Kondisi fiskal saat ini menuntut setiap belanja negara tepat sasaran dan terukur.
DPR meminta BGN membuka seluruh data pengadaan agar publik mendapatkan informasi yang jelas.
DPR Tak Pernah Dilibatkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya tidak pernah diajak konsultasi dalam proyek ini.
Menurutnya, jika sejak awal dibahas di DPR, pengadaan tersebut kemungkinan besar akan ditolak.
Ia juga menyinggung keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang disebut sempat menolak rencana ini pada 2025. Namun realisasi tetap berjalan.
Charles menyoroti hal lain yang dianggap janggal. Ia menyebut kantor distributor motor listrik belum siap, tetapi proyek sudah berjalan.
“Bahkan kantornya saja belum jadi,” ujarnya.
BGN: Proyek Sudah Direncanakan Sejak 2025
Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah bahwa proyek ini mendadak. Ia menegaskan pengadaan sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025.
Pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen telah mengajukan Surat Perintah Membayar. Dana kemudian masuk skema RPATA sesuai aturan Kementerian Keuangan.
Dari target 25.644 unit, realisasi mencapai 21.801 unit hingga 20 Maret 2026. Angka ini setara 85,01 persen.
Sisa anggaran dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme penihilan RPATA.
Motor Belum Didistribusikan
BGN memastikan motor listrik belum didistribusikan. Saat ini, proses administrasi masih berlangsung untuk pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Menurut Dadan, langkah ini penting agar penggunaan aset negara tertib dan akuntabel.
Distribusi akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan operasional di berbagai wilayah.
DPR Akan Panggil BGN
Komisi IX DPR RI dijadwalkan memanggil BGN dalam rapat pada 13 April 2026. DPR ingin mendapatkan penjelasan langsung terkait seluruh proses pengadaan.
Langkah ini diharapkan menjawab pertanyaan publik dan memastikan penggunaan anggaran tetap transparan.
Transparansi Jadi Kunci
Polemik ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi informasi antar lembaga. BGN menyatakan semua prosedur sudah sesuai aturan. DPR melihat adanya kejanggalan.
Situasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan data. Program besar seperti MBG membutuhkan pengawasan ketat karena menyangkut anggaran besar dan kepentingan publik.
