Deadline – Pernyataan soal menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu polemik baru. Wacana itu datang dari akademisi sekaligus pendiri lembaga survei, Saiful Mujani, yang mendorong konsolidasi publik untuk perubahan politik.
Ucapan tersebut langsung mendapat respons keras dari Wakil Ketua Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menilai pernyataan itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik.
Habiburokhman menyebut latar belakang Saiful Mujani sebagai elite politik yang selama ini berseberangan dengan Prabowo menjadi faktor penting. Ia mempertanyakan apakah kritik tersebut murni untuk perbaikan atau bagian dari strategi politik tertentu.
Awal Polemik: Forum Diskusi Jadi Pemicu
Pernyataan kontroversial itu muncul dalam acara “Halalbihalal Pengamat Sebelum Ditertibkan” di Beranda Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026. Dalam forum itu, Saiful Mujani secara terbuka melempar pertanyaan soal kemungkinan konsolidasi publik untuk menjatuhkan presiden.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di ruang akademik yang dihadiri pengamat dan akademikus. Topik yang dibahas berangkat dari kegelisahan terhadap arah pemerintahan saat ini.
Gerindra Curiga Motif Politik
Habiburokhman menilai dorongan menjatuhkan presiden berpotensi memiliki agenda tersembunyi. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya ambisi kekuasaan di balik pernyataan tersebut.
Menurutnya, upaya perebutan kekuasaan di luar mekanisme konstitusi akan membawa biaya politik besar. Dampaknya, kata dia, justru akan dirasakan oleh masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja presiden seharusnya dilakukan melalui jalur demokrasi. Masa jabatan hingga 2029 dinilai sebagai waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan.
Klaim Stabilitas Demokrasi
Habiburokhman juga menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Prabowo dalam menjaga demokrasi. Ia menyebut selama sekitar 1,5 tahun masa pemerintahan, tidak ada warga yang dihukum karena mengkritik presiden.
Pernyataan ini digunakan sebagai dasar bahwa ruang kebebasan berpendapat masih terjaga.
Saiful Mujani: Kepemimpinan Dinilai Bermasalah
Di sisi lain, Saiful Mujani memiliki alasan sendiri. Ia menilai kepemimpinan Prabowo tidak memenuhi standar presidensial yang ideal.
Menurutnya, seorang presiden harus inklusif dan mampu melampaui kepentingan politik kelompok. Ia juga menyebut kepemimpinan saat ini tidak cukup kompeten dan kurang berwibawa.
Saiful menilai perubahan perlu dilakukan lebih cepat. Ia menyoroti potensi dampak kebijakan pemerintah yang dinilai bisa memperburuk kondisi negara jika dibiarkan hingga 2029.
Opsi Politik: DPR atau Pemilu 2029
Saiful menjelaskan bahwa pemakzulan presiden secara konstitusional dapat dimulai dari DPR. Namun, ia meragukan efektivitas langkah tersebut.
Alasannya, kekuatan politik Prabowo dinilai cukup dominan di parlemen saat ini. Hal ini membuat peluang pemakzulan menjadi kecil.
Sementara itu, opsi menunggu Pemilu 2029 dianggap terlalu lama. Ia memperkirakan jarak waktu sekitar 3,5 tahun bisa membawa risiko kebijakan yang berdampak luas.
Tarik Ulur Wacana Politik
Polemik ini menunjukkan perbedaan tajam antara elite politik dan akademisi dalam menilai arah pemerintahan. Di satu sisi, ada dorongan percepatan perubahan. Di sisi lain, ada penegasan pentingnya stabilitas dan mekanisme konstitusional.
Perdebatan ini masih akan berkembang, seiring dinamika politik menuju 2029.
