Deadline – Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Amerika Serikat menjadi sorotan. Sejumlah kebijakan lahir. Sebagian memicu kritik karena dampaknya langsung ke rakyat.
Paragraf awal menunjukkan arah baru diplomasi Indonesia. Pemerintahan Prabowo terlihat aktif membangun relasi kuat dengan Washington. Pendekatan ini memicu pertanyaan besar. Apa manfaat nyata bagi masyarakat?
Obrolan Hangat Prabowo–Trump
Momen simbolik terlihat saat Prabowo berbincang dengan Donald Trump. Percakapan berlangsung singkat. Prabowo memberi selamat atas kemenangan Trump di Pilpres AS 2024.
Trump memuji Prabowo sebagai pemimpin kuat dan cerdas. Ia juga menyoroti kemampuan bahasa Inggris Prabowo. Prabowo membalas dengan cerita latar belakang militernya di AS, termasuk pelatihan di Fort Bragg dan Fort Benning pada 1980-an.
Keduanya saling berjanji untuk bertemu. Bahkan nama Prabowo kembali disebut Trump dalam forum internasional sebagai sosok yang tidak mudah dilawan.
Keputusan Besar, Kritik Menguat
Di balik hubungan personal yang hangat, kebijakan konkret justru menuai tekanan.
Indonesia bergabung dalam forum internasional bernama Board of Peace. Forum ini fokus pada konflik Palestina dan Israel. Keputusan ini memicu kritik.
Sebagian pihak menilai langkah itu menggeser posisi Indonesia dalam mendukung Palestina. Iuran keanggotaan yang disebut mencapai US$1 miliar juga dipersoalkan. Nilai ini dianggap berat di tengah efisiensi anggaran negara.
Peneliti CSIS menilai forum tersebut didominasi Amerika Serikat. Indonesia dinilai sulit memengaruhi keputusan di dalamnya.
Tarif Dagang: Ancaman ke Ekonomi Dalam Negeri
Kesepakatan dagang Indonesia-AS membawa dampak langsung.
Ekspor Indonesia ke AS dikenai tarif 19%. Angka ini turun dari 32% setelah negosiasi panjang. Namun di sisi lain, lebih dari 99% produk AS masuk ke Indonesia tanpa tarif.
Lembaga CELIOS menyebut kondisi ini berisiko. Produk impor bisa membanjiri pasar domestik. Sektor pangan, energi, dan teknologi paling terdampak.
Dampaknya jelas. Industri lokal tertekan. Neraca perdagangan bisa melemah. Nilai rupiah berpotensi ikut tertekan.
Pengamat hubungan internasional menilai kebijakan ini berbahaya bagi rakyat. Sumber daya dinilai terlalu terbuka untuk kepentingan asing.
Akses Militer: Risiko Kedaulatan
Isu lain muncul dari proposal akses udara militer AS.
Amerika Serikat meminta izin melintas bebas di wilayah udara Indonesia. Dalam praktik di negara lain, izin ini memungkinkan pesawat militer keluar masuk hanya dengan pemberitahuan.
Pakar hukum internasional mengingatkan risiko serius. Indonesia bisa kehilangan kendali atas wilayah udara. Dalam situasi tertentu, wilayah Indonesia bisa dipakai untuk operasi militer.
Risiko ini menyentuh langsung aspek keamanan nasional.
Sejarah Panjang yang Tidak Sederhana
Relasi Indonesia-AS bukan hal baru. Hubungan ini terbentuk sejak era Perang Dingin.
Pada masa Sukarno, Indonesia memilih netral. Sikap ini justru dicurigai Amerika sebagai condong ke blok komunis.
AS sempat mendukung kelompok pemberontak seperti PRRI dan Permesta. Upaya itu gagal. Namun keterlibatan AS berlanjut dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan militer dan intelijen.
Peristiwa 1965 menjadi titik penting. AS membantu militer Indonesia dengan informasi terkait anggota PKI. Dampaknya berujung pada pembantaian massal.
Di era Soeharto, hubungan semakin erat. Perusahaan AS seperti Freeport-McMoRan mendapat akses besar di sektor sumber daya.
Bantuan ekonomi dari AS pada 1950–1965 mencapai US$800 juta. Namun hubungan ini juga diiringi kontroversi, termasuk isu HAM di Timor Leste.
Strategi Prabowo: Mendekat ke Superpower
Pengamat melihat pendekatan Prabowo sebagai strategi realistis. Dunia saat ini masih dipengaruhi kekuatan besar seperti AS.
Dengan mendekat, Indonesia berharap mendapat keuntungan ekonomi dan politik. Namun pendekatan ini dinilai terlalu kompromistis.
Beberapa analis menyebut strategi ini sebagai “appeasement”. Tujuannya untuk menghindari tekanan dari negara besar.
Masalahnya, posisi tawar Indonesia bisa melemah. Indonesia dinilai lebih banyak memberi daripada menerima.
Dampak Nyata ke Rakyat
Kebijakan luar negeri bukan sekadar urusan elite. Dampaknya langsung terasa.
Tarif dagang memengaruhi harga barang. Impor yang meningkat bisa memukul petani dan industri lokal. Nilai tukar rupiah juga berpotensi terdampak.
Kebijakan pertahanan menyentuh keamanan nasional. Akses militer asing bisa memicu risiko konflik.
Forum internasional seperti Board of Peace berpengaruh pada posisi diplomasi Indonesia. Ini menentukan peran Indonesia di dunia.
Arah ke Depan: Rumit dan Penuh Tekanan
Hubungan Indonesia-AS diprediksi semakin kompleks. Sebagai negara superpower, AS cenderung meminta lebih banyak.
Pengamat melihat pola ini juga terjadi pada sekutu lain seperti Jepang dan NATO.
Indonesia berada di persimpangan. Tetap menjaga prinsip bebas aktif atau semakin condong ke satu kekuatan.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap non-blok. Ia menyebut prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”.
Namun realitas di lapangan menunjukkan tekanan yang tidak kecil. Setiap keputusan membawa konsekuensi langsung bagi rakyat.
