Deadline – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, mahasiswa di Sumatera Utara menilai MBG tidak tepat sasaran dan berpotensi membebani keuangan negara.
Aksi penolakan terhadap program MBG digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Sumatera Utara di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (4/5/2026). Massa aksi datang membawa spanduk dan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kebijakan tersebut.
Koordinator aksi, Ilham Syah Putra, menegaskan bahwa program MBG dinilai tidak tepat sasaran. Ia juga menyebut pengelolaan anggaran program tersebut tidak efisien dan diduga mengambil porsi dari sektor pendidikan.
MBG Dinilai Bebani Anggaran Negara
Dalam orasinya, massa menyampaikan bahwa program MBG belum memiliki konsep yang matang. Mereka menilai implementasi program secara luas berisiko membebani keuangan negara jika tidak dikaji secara menyeluruh.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan penggunaan anggaran yang dinilai tidak transparan. Isu pengadaan kendaraan operasional menjadi salah satu perhatian utama yang dianggap perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Selain menolak program Makan Bergizi Gratis, massa aksi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Mahasiswa menilai kepemimpinan di BGN tidak berjalan optimal. Mereka mempertanyakan kompetensi pimpinan lembaga tersebut karena dianggap tidak memiliki latar belakang ahli gizi.
Aspirasi Disampaikan ke DPRD Sumut
Perwakilan massa akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk penolakan Makan Bergizi Gratis dan dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diberlakukan.
Ketua DPRD Sumut menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan berjanji menyampaikannya kepada pihak terkait.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyampaikan orasi secara bergantian sebelum akhirnya membubarkan diri dengan damai.
Kritik terhadap program MBG menunjukkan adanya tuntutan publik terhadap transparansi, efektivitas kebijakan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang jelas agar polemik tidak berlarut.
