Deadline – Program MBG menjadi sorotan setelah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah melibatkan kampus dalam pengelolaan dapur makan bergizi gratis.
Fathul menilai perguruan tinggi harus menjaga fungsi utama sebagai pusat pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Ia menegaskan kampus tidak boleh kehilangan nalar kritis hanya karena terlibat dalam program pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan kampus dalam operasional dapur MBG berpotensi mengaburkan peran strategis perguruan tinggi. Kampus bisa berubah hanya menjadi pelaksana teknis, bukan lagi pengawal kebijakan berbasis ilmu.
Beban Anggaran dan Risiko Salah Sasaran
Fathul menyoroti besarnya anggaran program MBG. Ia menyebut proyek ini menyerap hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan.
Angka itu dinilai berisiko menekan ruang fiskal negara. Dampaknya bisa menggeser prioritas penting seperti peningkatan kualitas pendidikan dan riset.
Ia juga mempertanyakan ketepatan sasaran program. Tidak ada jaminan dana besar tersebut benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
Kampus Bukan Event Organizer
Fathul menolak keras peran kampus sebagai pengelola dapur MBG atau SPPG. Ia menyebut langkah itu merendahkan posisi perguruan tinggi.
Menurutnya, kampus bukan operator program teknis pemerintah. Jika dipaksa terlibat, perguruan tinggi hanya akan berfungsi seperti penyelenggara acara.
Ia menilai tugas utama kampus jauh lebih penting. Fokus harus diarahkan pada peningkatan kualitas riset, penguatan ekosistem akademik, dan mengejar ketertinggalan global.
Fathul termasuk rektor yang vokal dalam mengkritik program MBG. Ia aktif menyuarakan penolakan dalam berbagai forum.
Pada 22 Desember 2025, ia ikut aksi Koalisi Suara Ibu di kawasan Universitas Gadjah Mada. Aksi itu menyoroti kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah terkait program MBG.
Dalam aksi tersebut, Fathul membacakan puisi bertema kritik sosial politik.
Ia juga pernah terlibat dalam demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI pada 18 Maret 2025. Aksi berlangsung di Balairung UGM bersama mahasiswa dan aktivis lintas kampus.
Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong kampus ikut menjalankan program MBG.
Dorongan itu disampaikan saat peresmian dapur MBG di Universitas Hasanuddin pada 28 April 2026, bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaya.
Brian menilai perguruan tinggi tidak cukup hanya melakukan riset. Kampus harus terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, termasuk pemenuhan gizi anak.
Fathul menyatakan hingga kini belum menerima instruksi resmi dari kementerian terkait pembangunan dapur MBG di kampusnya.
Ia juga menyebut kalangan rektor belum membahas secara khusus soal program tersebut.
Pernyataan ini mempertegas posisi UII yang masih menjaga jarak dari keterlibatan langsung dalam program MBG.
