Deadline – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berada dalam posisi kuat di tengah ketidakpastian global. Saat banyak negara menghadapi kepanikan akibat krisis pangan dan energi, pemerintah mengklaim Indonesia justru mulai mencapai swasembada pangan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat kunungan di Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026. Ia menegaskan Indonesia tidak lagi berada dalam posisi rentan seperti negara lain yang masih bergantung pada impor pangan dan energi.
“Kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan dan sebentar lagi kita swasembada BBM,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyebut pemerintah sedang mengejar target swasembada energi agar Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi modal besar untuk membawa negara menjadi lebih mandiri.
Namun Prabowo mengingatkan, kekayaan alam hanya akan bermanfaat jika dikelola dengan baik dan tidak dikuasai pihak asing. Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
“Kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Swasembada Pangan Jadi Arena Perdebatan
Pernyataan Prabowo muncul di tengah perdebatan soal klaim swasembada pangan nasional, khususnya beras. Kritik muncul setelah pengamat hukum tata negara Feri Amsari mempertanyakan data produksi beras nasional.
Dalam diskusi media pertengahan Maret 2026, Feri menilai ada dugaan anomali pada transisi data perberasan dari 2024 menuju 2026. Ia mempertanyakan sumber peningkatan stok beras nasional ketika data panen dinilai tidak menunjukkan lonjakan signifikan.
“Data memperlihatkan tidak ada lonjakan panen padi. Dari mana sawah kita menghasilkan beras sehingga kita tidak memerlukan impor lagi di 2026?” kata Feri dalam diskusi Satu Meja pada 12 Maret 2026.
Feri juga menilai pemerintah belum menjelaskan data pangan secara rinci kepada publik. Menurutnya, ketidakjelasan data dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pangan nasional.
GP Ansor Bela Data Pemerintah
Kritik tersebut langsung mendapat respons dari Wakil Ketua Umum GP Ansor, H Muh Mabrur L Banuna. Ia menilai tudingan soal “kebohongan swasembada” justru berpotensi menyesatkan publik karena tidak disertai data teknis yang kuat.
Menurut Mabrur, narasi yang terus meragukan capaian pangan nasional dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia bahkan menyebut pola tersebut mirip dengan cara kerja mafia pangan yang membangun keraguan publik.
Mabrur menegaskan kritik tetap sah dalam demokrasi, tetapi harus dibangun berdasarkan data, fakta, dan kompetensi.
Ia mengklaim data resmi menunjukkan produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton. Bahkan, lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture disebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di Asia.
Menurutnya, capaian itu lahir dari berbagai kebijakan pemerintah seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, cetak sawah baru, penambahan pupuk subsidi, hingga penyesuaian harga pembelian pemerintah bagi petani.
“Yang kerja di lapangan paham ini. Yang tidak pernah turun, biasanya paling lantang menyimpulkan,” kata Mabrur.
Ia juga meminta masyarakat tidak terjebak dalam politik kebencian dan mulai mengapresiasi capaian pemerintah di sektor strategis seperti pangan.
Data BPS Tunjukkan Produksi Beras Belum Stabil
Di tengah klaim optimistis pemerintah, data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi padi nasional masih menghadapi tekanan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memperkirakan luas panen padi Maret 2026 hanya mencapai 1,61 juta hektare. Angka itu turun 3,16 persen dibandingkan Maret 2025.
Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling pada Maret 2026 juga diperkirakan turun menjadi 8,75 juta ton dari sebelumnya 9,08 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.
Penurunan juga diperkirakan terjadi pada periode April hingga Juni 2026. Potensi luas panen diproyeksikan turun 7,64 persen, sedangkan produksi padi diprediksi merosot 8,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, secara kumulatif Januari sampai Juni 2026, BPS masih memperkirakan ada kenaikan tipis produksi padi sebesar 0,26 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.
Produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,31 juta ton atau naik sekitar 0,26 persen dibanding tahun sebelumnya.
Ateng menegaskan angka tersebut masih bersifat potensi dan dapat berubah tergantung kondisi penanaman pada April hingga Juli 2026.
Ambisi Besar di Tengah Tantangan
Pemerintah saat ini menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama nasional. Di saat banyak negara menghadapi ancaman krisis pangan global, pemerintah ingin menunjukkan Indonesia mampu berdiri dengan kekuatan sendiri.
Namun perdebatan soal validitas data, produksi riil, dan keberlanjutan kebijakan pangan masih terus berlangsung. Di satu sisi, pemerintah mengklaim capaian produksi meningkat dan impor mulai ditekan. Di sisi lain, data panen dan produksi masih menunjukkan fluktuasi yang cukup besar.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan karena pangan menyangkut stabilitas ekonomi, harga kebutuhan pokok, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
