Deadline – Djaka Budi Utama menjadi sorotan setelah namanya muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi yang melibatkan perusahaan Blueray Cargo. Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu akhirnya memberikan tanggapan terkait mencuatnya namanya dalam perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Djaka Budi Utama meminta seluruh pihak mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat, 5 Juni 2026.
Menurut Djaka, perkembangan perkara importasi yang berkaitan dengan Bea dan Cukai sebaiknya menunggu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ia tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi perkara tersebut.
Kasus ini mencuat setelah jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 6 Mei 2026. Dalam dakwaan tersebut muncul dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak di lingkungan Bea dan Cukai.
Menanggapi perkembangan itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa setiap fakta yang muncul selama persidangan akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum. Karena proses penyidikan masih berlangsung, KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan, termasuk Djaka Budi Utama.
Dalam persidangan, jaksa KPK mengungkap adanya pertemuan antara pemilik Blueray Cargo, John Field, dengan pimpinan Bea dan Cukai. Pertemuan tersebut disebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Jaksa juga mengungkap adanya pemberian amplop yang diberi kode nomor 1. Amplop tersebut diduga diberikan kepada mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal.
Profil Djaka Budi Utama
Djaka Budi Utama merupakan purnawirawan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Ia resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2025. Djaka menggantikan pejabat sebelumnya dan memimpin salah satu institusi strategis dalam pengawasan kepabeanan dan cukai di Indonesia.
Pria kelahiran Jakarta pada 9 November 1967 tersebut memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan militer. Namanya pernah dikaitkan dengan Tim Mawar, satuan khusus yang berasal dari Grup IV Kopassus.
Tim Mawar dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.
Dalam perkara tersebut, Djaka pernah menjalani proses hukum di pengadilan militer. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun empat bulan pada 1999. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Militer Agung pada tahun 2000.
Meski dijatuhi hukuman, Djaka tidak diberhentikan dari dinas militer. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, ia kembali melanjutkan karier hingga mencapai pangkat Letnan Jenderal TNI.
Riwayat Karier Militer
Karier militer Djaka Budi Utama dimulai setelah lulus Akademi Militer tahun 1990. Sebagian besar pengalamannya berada di bidang intelijen, keamanan, dan operasi militer.
Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain anggota Tim Mawar pada 1997 hingga 1998, Komandan Yonif 115/Macan Lauser, Komandan Kodim 0908/Bontang, serta Komandan Korem 012/Teuku Umar.
Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Intelijen TNI AD, Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura, Staf Khusus Panglima TNI, hingga Asisten Intelijen Panglima TNI.
Pada tahun 2023, Djaka dipercaya menjadi Asisten Panglima TNI sebelum memasuki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.
Karier di Pemerintahan
Setelah berkiprah di lingkungan militer, Djaka melanjutkan kariernya di sektor pemerintahan.
Pada periode 2021 hingga 2023, ia menjabat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pada tahun 2023, ia sempat bertugas sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III di Mabes TNI dengan lingkup tugas sosial budaya, hukum, HAM, narkoba, ekonomi, keuangan, dan perdagangan.
Kariernya berlanjut ketika dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Setelah itu, ia menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara sejak 18 Oktober 2024 hingga Mei 2025.
Puncaknya, pada 23 Mei 2025, Djaka Budi Utama dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan menjabat hingga saat ini.
Kasus dugaan korupsi Blueray yang kini bergulir di pengadilan membuat nama Djaka kembali menjadi perhatian publik. KPK menegaskan akan terus mendalami setiap fakta yang muncul selama persidangan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
