Deadline – DPD RI menyatakan keberatan atas kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini dinilai langsung melemahkan kapasitas fiskal daerah dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
DPD RI menyampaikan sikap tersebut dalam rapat konsultasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Sejumlah pimpinan dan anggota DPD hadir untuk menyampaikan dampak nyata pemotongan TKD di daerah.
Pemotongan TKD disebut langsung menekan kemampuan pemerintah daerah. Dampaknya terasa pada pelayanan publik dan belanja pegawai. Pos yang terdampak meliputi gaji ASN dan PPPK.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pentingnya akurasi data kependudukan. Data ini menjadi dasar utama perumusan kebijakan pemerintah, termasuk penetapan dan penyaluran TKD.
Djamari Chaniago menyatakan Kemenko Polkam terus memperkuat koordinasi lintas kementerian. Fokus koordinasi diarahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Koordinasi tersebut bertujuan menjaga kebijakan TKD tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah ingin menjamin keberlanjutan pelayanan publik dan menekan risiko gangguan stabilitas sosial dan keamanan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
DPD RI menilai dampak pemotongan TKD tidak bersifat teoritis. Pemerintah daerah merasakan langsung penurunan ruang fiskal untuk menjalankan fungsi dasar pemerintahan.
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan pemotongan TKD berpengaruh nyata terhadap stabilitas sosial. Menurutnya, kemampuan daerah dalam membiayai ASN dan PPPK ikut tertekan.
GKR Hemas menyebut stabilitas politik dan keamanan daerah sangat bergantung pada kondisi fiskal. Ketika fiskal melemah, kualitas layanan publik menurun dan ketahanan sosial ikut terganggu.
DPD RI menilai kondisi tersebut berpotensi memicu masalah baru di daerah. Tekanan fiskal dinilai dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan keamanan jika tidak segera ditangani secara serius.
