Deadline – Nanik S Deyang menjadi sorotan publik setelah namanya tidak masuk dalam daftar tersangka kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN).
Kasus tersebut telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.
Di tengah proses hukum yang berjalan, banyak pihak mempertanyakan mengapa Nanik S Deyang yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Kepala BGN tidak ikut terseret dalam perkara tersebut.
Pengamat Sebut Faktor Waktu Bisa Jadi Alasan
Nanik S Deyang dinilai memiliki posisi yang berbeda dibandingkan para tersangka yang telah ditetapkan. Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio atau Hensa, menilai faktor waktu bergabung dalam struktur pimpinan BGN bisa menjadi salah satu penyebab.
Menurut Hensa, Nanik S Deyang merupakan pejabat yang masuk lebih belakangan dibandingkan sebagian pimpinan lain yang kini tersangkut kasus.
Ia mengatakan dirinya memilih melihat persoalan tersebut secara positif dan menganggap kemungkinan Nanik memang tidak terlibat karena bergabung pada periode yang berbeda.
Nanik S Deyang dan Sony Sonjaya diketahui sama-sama dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN pada 17 September 2025. Sementara Lodewyk Pusung telah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sejak Oktober 2024.
Loyalitas kepada Presiden Jadi Sorotan
Selain faktor waktu menjabat, Hensa juga menilai Nanik S Deyang dikenal sebagai sosok yang memiliki loyalitas tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Nanik selama ini dianggap mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Presiden sehingga tetap mendapatkan dukungan untuk menduduki posisi penting di pemerintahan.
Pandangan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proses pergantian kepemimpinan di BGN setelah kasus korupsi MBG mencuat.
Akan Dilantik Menjadi Kepala BGN
Nanik S Deyang dijadwalkan dilantik sebagai Kepala BGN definitif pada Senin, 8 Juni 2026.
Pelantikan tersebut dilakukan setelah Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya akibat terseret kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Selain Nanik, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan BGN. Di antaranya Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari yang akan mengisi posisi Wakil Kepala BGN.
Pergantian pimpinan ini menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan program MBG yang merupakan salah satu program strategis pemerintah.
Surat Sony Sonjaya Memicu Spekulasi
Perhatian publik terhadap Nanik semakin besar setelah Sony Sonjaya mengunggah surat terbuka melalui akun Instagram pribadinya beberapa jam setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam surat tersebut, Sony menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik atas jabatan baru yang akan diembannya sebagai Kepala BGN.
Salah satu kalimat yang menjadi perhatian publik adalah ucapan terima kasih atas “hadiah indah” yang disebut Sony dalam surat tersebut.
Namun Sony tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari kalimat tersebut sehingga memunculkan berbagai tafsir dan spekulasi di ruang publik.
Meski demikian, dalam unggahan yang sama Sony juga menyampaikan doa dan harapan agar Nanik dapat menjalankan amanah barunya dengan baik demi kepentingan bangsa.
Pengawasan Ketat Tetap Diperlukan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, meminta Presiden Prabowo tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kepemimpinan Nanik di BGN.
Menurut Agung, hubungan personal antara Prabowo dan Nanik memang telah terjalin cukup lama. Kedekatan tersebut bahkan sudah terlihat sejak kontestasi Pilpres 2014 dan semakin kuat pada Pilpres 2019.
Nanik S Deyang diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Setelah kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, Nanik S Deyang mendapatkan sejumlah posisi strategis di pemerintahan hingga akhirnya dipercaya memimpin BGN.
Meski memahami adanya faktor kedekatan politik, Agung menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh berkurang.
Ia menilai publik ingin melihat program tersebut berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang besar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Agung, keberhasilan pengelolaan program tidak hanya diukur dari kualitas makanan yang diberikan, tetapi juga dari tata kelola anggaran yang bersih dan sesuai tujuan.
Kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga transparansi serta mencegah munculnya persoalan serupa di masa mendatang.
