Deadline – Suap pemilu menjadi temuan serius dalam kajian tata kelola partai politik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025. Praktik ini diduga melibatkan pemberian uang kepada penyelenggara pemilu untuk memanipulasi hasil suara.
Temuan ini muncul dari kajian Direktorat Monitoring di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Kajian tersebut fokus pada tiga aspek utama. Pertama, potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, tata kelola partai politik yang berintegritas. Ketiga, pembatasan transaksi uang tunai.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut ketiga aspek itu saling terkait. Ia menilai celah di dalamnya membuka ruang praktik korupsi yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan pemerintahan.
Tata kelola parpol menjadi sorotan utama. KPK menemukan belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik. Kondisi ini membuat pembinaan kader berjalan tanpa arah yang jelas.
Dalam proses kajian, KPK melibatkan empat kelompok narasumber. Mereka terdiri dari perwakilan partai politik parlemen dan nonparlemen, penyelenggara pemilihan umum dan pilkada, pakar elektoral, serta akademisi. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.
Transparansi keuangan parpol juga dinilai lemah. KPK mencatat belum ada sistem standar dalam pelaporan keuangan partai politik. Akibatnya, penggunaan dana sulit diawasi dan rawan disalahgunakan.
Temuan paling krusial adalah indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu. Suap ini diduga bertujuan mengubah hasil elektoral. Praktik ini dinilai merusak prinsip dasar demokrasi.
Selain itu, KPK menyoroti proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan pilkada. Proses ini dinilai belum optimal. Celah tersebut berpotensi melahirkan penyelenggara yang tidak berintegritas.
Dominasi uang tunai dalam pemilu juga menjadi masalah besar. Hingga kini belum ada aturan yang membatasi transaksi uang kartal dalam kontestasi politik. Kondisi ini memperbesar peluang praktik politik uang atau vote buying.
KPK menilai persoalan ini sebagai masalah klasik yang terus berulang. Tanpa perbaikan sistem, praktik serupa akan terus terjadi dalam setiap pemilu.
