Deadline – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada Senin, 27 April. Penunjukan ini langsung menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang sebelumnya menjabat sejak akhir 2024.
Keputusan ini menarik perhatian karena latar belakang Jumhur sebagai ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Ia dikenal aktif memimpin gerakan buruh dan pernah terlibat dalam aksi protes besar terhadap pemerintahan Soeharto pada era 1990-an.
Nama Jumhur juga sempat menjadi sorotan pada 2021. Ia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus upaya menghasut kerusuhan. Dalam pemilihan presiden 2024, ia bahkan berada di kubu lawan Prabowo.
Langkah ini menunjukkan perubahan arah politik yang signifikan. Prabowo kini justru merangkul tokoh yang sebelumnya berada di posisi berseberangan.
Hanif Dipindah, Rekam Jejak Lingkungan Tetap Jadi Sorotan
Setelah dicopot dari posisi menteri, Hanif dipindahkan menjadi wakil menteri di kementerian koordinator urusan pangan. Selama sekitar 18 bulan menjabat, Hanif menangani sejumlah kasus besar yang berdampak luas.
Ia memimpin gugatan perdata terhadap perusahaan yang dituduh merusak lingkungan di Sumatera Utara. Kerusakan tersebut memperparah banjir besar pada akhir tahun lalu yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang.
Pemerintah kemudian mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti bertanggung jawab. Langkah ini menjadi salah satu tindakan tegas terbesar dalam penegakan hukum lingkungan dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, Hanif juga menangani kasus kontaminasi radioaktif di kawasan industri dekat Jakarta. Kasus ini berdampak langsung pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
Tak hanya itu, kementeriannya juga menyelidiki dugaan kesalahan pengelolaan air hujan di sebuah resor terpadu di Jawa Barat. Resor tersebut diketahui memiliki lapangan golf milik Trump Organization.
Perombakan Besar, Posisi Strategis Ikut Bergeser
Perombakan kabinet ini tidak hanya menyentuh sektor lingkungan. Prabowo juga melantik Muhammad Qodari sebagai kepala kantor komunikasi pemerintah.
Selain itu, mantan panglima militer Dudung Abdurachman kini menjabat sebagai kepala staf presiden yang baru.
Perubahan ini menandai langkah konsolidasi kekuasaan di awal masa pemerintahan Prabowo. Penunjukan tokoh dengan latar belakang berbeda dinilai sebagai upaya memperluas basis dukungan sekaligus menguatkan kontrol terhadap isu strategis nasional.
