Deadline – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, langsung menjadi sorotan setelah sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dibubarkan di beberapa daerah.
Yusril menegaskan pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap pemutaran maupun kegiatan nobar film tersebut. Ia memastikan pembubaran yang terjadi bukan instruksi resmi dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum pusat.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” kata Yusril dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 15 Mei 2026.
Nobar Dibubarkan di Sejumlah Daerah
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sempat menuai polemik setelah sejumlah agenda pemutarannya dihentikan di berbagai lokasi.
Pembubaran dilaporkan terjadi di Universitas Khairun, Universitas Pendidikan Mandalika, serta Institut Seni Indonesia Bali.
Selain di lingkungan kampus, kegiatan nobar di sebuah kafe kawasan Seminyak dan Tabanan juga ikut dibubarkan.
Namun Yusril menilai kasus tersebut tidak menunjukkan adanya kebijakan nasional untuk melarang film tersebut diputar.
Yusril Sebut Masalah Utamanya Administrasi
Menurut Yusril, beberapa pembatasan terjadi karena persoalan prosedur administrasi di tingkat lokal.
Ia mencontohkan kegiatan nobar di Universitas Mataram dan UIN Mataram yang tidak mendapat izin karena kendala administratif.
Di sisi lain, pemutaran film di sejumlah kampus wilayah Bandung dan Sukabumi disebut berlangsung lancar tanpa hambatan.
Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah pusat melakukan pelarangan sistematis terhadap film dokumenter tersebut.
Film Pesta Babi Kritik PSN di Papua Selatan
Film dokumenter itu menyoroti proyek strategis nasional atau PSN di Papua Selatan. Isi film mengangkat kritik terhadap proyek yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan hidup, kelestarian alam, dan hak ulayat masyarakat adat Papua.
Yusril mengakui isi film mengandung kritik keras terhadap pemerintah. Ia juga menyebut terdapat narasi yang dinilai provokatif.
Menurutnya, judul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memang dibuat kontroversial untuk menarik perhatian publik.
Meski demikian, Yusril meminta masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film.
Ia justru mendorong publik menonton film tersebut lalu mendiskusikannya secara terbuka dan kritis.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” ujar Yusril.
Pemerintah Bantah Tuduhan Kolonialisme Modern
Yusril juga membantah anggapan bahwa proyek di Papua Selatan merupakan bentuk kolonialisme modern.
Ia menegaskan Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurutnya, pemerintah pusat saat ini tidak bisa disamakan dengan pemerintahan kolonial Belanda di masa lalu.
Yusril menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional yang sudah dimulai sejak tahun 2022 pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia menyebut PSN dibangun berdasarkan kajian pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan jika ditemukan persoalan yang perlu diperbaiki.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” kata Yusril.
