Deadline – BEM UBK menjadi sorotan publik setelah beredarnya video pengakuan sejumlah mahasiswa yang diduga menerima uang usai menghadiri audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK).
BEM UBK sebelumnya ikut dalam aksi demonstrasi yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026. Setelah aksi berlangsung, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Gibran di Istana Wakil Presiden.
Namun, beberapa hari setelah pertemuan itu, muncul video yang memperlihatkan sejumlah mahasiswa memberikan pengakuan di hadapan ratusan mahasiswa lain dalam sebuah forum yang diduga digelar di lingkungan kampus UBK.
Dalam video yang beredar, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhamad Abdi Maludin, menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” ucap Abdi dalam rekaman yang kemudian ramai dibagikan di berbagai platform media sosial.
Sejumlah mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut kemudian meminta pertanggungjawaban para pengurus organisasi mahasiswa yang diduga terlibat. Mereka menuntut adanya langkah konkret untuk mengembalikan nama baik kampus yang dinilai tercoreng akibat polemik tersebut.
Dugaan penerimaan uang semakin ramai diperbincangkan setelah beberapa mahasiswa mengaku menerima sejumlah dana dengan nominal berbeda. Dalam pengakuannya, ada yang menyebut menerima Rp2 juta, sementara mahasiswa lain mengaku menerima Rp2,5 juta.
Sejumlah pengurus yang memberikan keterangan juga menyebut nominal yang diterima berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai sumber dana yang disebut diterima oleh para mahasiswa tersebut.
Situasi semakin memanas setelah muncul berbagai narasi di media sosial. Salah satu akun di platform X mengunggah klaim bahwa total dana yang diterima mahasiswa mencapai Rp300 juta. Klaim tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi bahan perdebatan publik.
Akun lain bahkan menuding adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pemberian dana kepada perwakilan mahasiswa. Meski demikian, berbagai tuduhan yang beredar di media sosial tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan belum disertai bukti resmi yang dapat diverifikasi.
Mahasiswa UBK bergerak menuntut pertanggungjawaban. Melalui akun resmi BEM Fakultas Hukum UBK, mahasiswa merilis sepuluh tuntutan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Tuntutan tersebut antara lain meminta pernyataan terbuka dalam bentuk video, pengakuan penerimaan suap, pengunduran diri dari seluruh jabatan organisasi kampus, pembentukan tim investigasi independen, hingga pemberian sanksi akademik kepada pihak yang dianggap terlibat.
Mahasiswa juga meminta agar nama-nama yang diduga terlibat dicantumkan secara terbuka agar dapat diproses sesuai mekanisme kampus dan yayasan.
Forum tersebut turut memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja kepada pihak terkait untuk memenuhi tuntutan yang diajukan.
Polemik ini menjadi kontras dengan pernyataan Abdi sebelumnya. Dalam wawancara yang dilakukan beberapa hari setelah pertemuan dengan Gibran, Abdi menegaskan bahwa audiensi di Istana Wakil Presiden bukanlah sebuah skenario politik atau pertemuan yang telah diatur sebelumnya.
Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hasil diplomasi mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi dan difasilitasi oleh pihak kepolisian di lokasi unjuk rasa.
Menurut Abdi, gerakan mahasiswa yang dilakukan BEM UBK lahir dari kajian akademik dan keresahan terhadap berbagai persoalan nasional, bukan karena kepentingan politik tertentu.
Dalam audiensi itu, mahasiswa diketahui menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya meminta evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengalihan sebagian anggaran untuk mendukung pendidikan tinggi, peninjauan kembali revisi Undang-Undang Polri, menjaga supremasi sipil, hingga meminta pemerintah mengendalikan stabilitas rupiah dan membatalkan kenaikan harga Pertamax.
Abdi juga sempat mengungkapkan bahwa Gibran menerima berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa, termasuk kritik terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program MBG.
Menurutnya, Gibran berjanji akan mencatat seluruh masukan mahasiswa dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang memastikan siapa pihak yang memberikan uang kepada mahasiswa yang diduga menerima dana tersebut. Berbagai informasi yang beredar masih menjadi polemik dan terus menjadi perhatian publik serta civitas akademika Universitas Bung Karno.
@sitedeadline Mahasiswa Disuap Rp 300 Juta untuk Ketemu Gibran @BEMUMK
