Deadline – Kebijakan ASN menjadi sorotan. Pemerintah Kota Malang memilih tidak membuka rekrutmen baru tahun ini. Tidak ada CPNS. Tidak ada PPPK. Jalur mutasi juga ditutup.
Langkah ini diambil untuk mengejar batas belanja pegawai. Aturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menetapkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menyebut peluang rekrutmen dari jalur umum tahun ini hampir tidak ada. Keputusan ini mencakup seluruh formasi. Pemerintah daerah fokus menahan laju pertumbuhan jumlah pegawai.
Data anggaran menunjukkan tekanan cukup besar. Belanja pegawai Kota Malang mencapai Rp1,08 triliun. Angka ini setara 43,55 persen dari total APBD 2026 yang sebesar Rp2,48 triliun. Persentase ini jauh di atas batas 30 persen yang akan diberlakukan penuh pada 2027.
Jumlah aparatur saat ini mencapai 9.856 orang. Angka ini sudah termasuk sekitar 3.000 PPPK yang diangkat pada 2025. Dengan komposisi tersebut, penambahan pegawai dinilai berisiko memperlebar beban anggaran.
Kebijakan pengetatan tidak hanya berlaku untuk rekrutmen. Pemkot Malang juga menutup pintu mutasi dari daerah lain. Tujuannya jelas. Menahan pertambahan jumlah ASN agar sesuai target rasio belanja pegawai.
Strategi pengurangan dilakukan secara alami. Pemerintah mengandalkan pensiun. Setiap tahun, sekitar 300 hingga 400 ASN diperkirakan purnatugas. Skema ini dianggap paling aman secara hukum dan administratif.
Hendru menegaskan, pengurangan tidak bisa dilakukan sembarangan. ASN yang masih aktif dan tidak melanggar aturan tidak bisa diganti begitu saja. Pemerintah harus mengikuti mekanisme yang sah.
Kebijakan ini menjadi langkah penyesuaian menuju 2027. Saat itu, batas belanja pegawai 30 persen wajib dipatuhi seluruh pemerintah daerah. Malang memilih menahan rekrutmen sekarang untuk menghindari tekanan anggaran di masa depan.
Tag Berita:
