Deadlne – Sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada atau UGM mendesak rektor kampus menolak pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di lingkungan kampus. Penolakan itu muncul setelah pemerintah meminta perguruan tinggi ikut membangun dan mengelola dapur program MBG.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Herlambang P. Wiratraman, menyebut proyek MBG bertentangan dengan hak asasi manusia. Ia menilai program tersebut dijalankan secara ugal-ugalan, rawan korupsi, dan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar warga negara, terutama pendidikan.
Menurut Herlambang, proyek MBG lebih banyak menopang kepentingan politik penguasa. Ia menyoroti adanya yayasan dan pengelola dapur yang disebut terafiliasi dengan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan aparat.
Ia juga menilai keterlibatan tentara dalam proyek MBG di sekolah menjadi persoalan serius. Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial itu meminta kampus tidak dijadikan alat politik untuk memperbaiki citra proyek pemerintah.
“Kampus bukan tempat urusan dapur masak proyek MBG,” kata Herlambang, Jumat, 8 Mei 2026.
Herlambang mendesak Rektor UGM Ova Emilia bersikap tegas terhadap tawaran kerja sama pemerintah terkait pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kampus.
Menurut dia, UGM harus menjaga reputasinya sebagai universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, dan bermartabat. Sikap tegas kampus dinilai penting untuk menjaga kebebasan akademik dan independensi perguruan tinggi.
Penolakan serupa juga datang dari dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM, Achmad Munjid. Ia menyebut proyek MBG memiliki pengawasan yang lemah dan pelaksanaannya tidak efisien.
Achmad menilai tugas utama kampus adalah riset, pengabdian masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, menurut dia, pengelolaan dapur MBG bukan tanggung jawab perguruan tinggi.
“Buka dapur MBG bukan tanggung jawab kampus,” ujar Achmad.
Ia mengungkapkan keresahan soal MBG dibahas intensif oleh para dosen melalui percakapan WhatsApp. Diskusi itu melibatkan dosen dari berbagai fakultas seperti Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Filsafat, hingga Ekonomi.
Pembahasan menguat setelah Universitas Hasanuddin membangun dapur MBG di kampusnya.
Pemerintah sebelumnya memang mendorong perguruan tinggi ikut terlibat dalam program MBG. Ajakan itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meresmikan dapur MBG milik Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan pada Selasa, 28 April 2026.
Brian mengatakan kampus tidak cukup hanya fokus pada riset. Pemerintah ingin perguruan tinggi ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan negara, termasuk program pemenuhan gizi anak melalui MBG.
Pemerintah juga berharap langkah Universitas Hasanuddin dapat diikuti kampus lain di Indonesia.
Di tengah polemik itu, Achmad Munjid mengatakan sejumlah dosen kini sedang membahas bentuk desakan resmi kepada rektorat UGM. Bentuknya bisa berupa demonstrasi, petisi, atau langkah lain sebagai bagian dari kebebasan bersuara di lingkungan akademik.
